DPRD Provinsi Gorontalo akan Bahas Pengadaan Sapi Pemprov dalam Rapat Banggar

KOMPARASI.ID – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyebut pengadaan sapi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menjadi agenda pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Rencana itu mencuat di tengah sorotan terhadap efisiensi anggaran daerah.

“Sebentar lagi Banggar akan rapat untuk memfinalisasi seperti apa programnya. Kami juga punya janji politik kepada konstituen saat pileg kemarin. Jadi kami minta Pak Gubernur bisa memahami itu,” ujar Mikson saat ditemui, Senin (21/4/2025).

Baca Juga :  Komisi II DPRD Provinsi  Gorontalo Kunjungi PD Pasar Jaya, Pelajari Penataan Pasar dan Integrasi Ruang Kreatif

Menurutnya, Gubernur Gorontalo memiliki visi dan agenda tersendiri yang ingin segera dijalankan. Namun, hal itu perlu disinkronkan dengan aspirasi DPRD.

“Nah, bagaimana menyatukan ini? Itu yang akan dibahas nanti dalam rapat Banggar,” tambahnya.

Saat ditanya soal isi pembahasan dalam rapat mendatang, Mikson mengaku belum mendapat informasi resmi.

Meski begitu, ia berharap muncul solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

“Sampai sekarang belum ada bocoran. Tapi mudah-mudahan ada solusi. Soalnya saya dengar, Pak Gubernur juga bersikeras. Katanya, nanti dimasukkan di anggaran perubahan. Beliau ingin atur dulu, baru dibuka di perubahan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Terkendala Air Bersih, Dapur MBG di Tumbihe Belum Beroperasi Meski Siap Layani 941 Penerima

Terkait keberadaan program pengadaan sapi, Mikson membenarkan bahwa rencana itu memang ada.

Namun, Gubernur tidak ingin program tersebut dimasukkan ke dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, melainkan murni sebagai program pemerintah provinsi.

“Memang ada program itu. Tapi maunya Pak Gubernur, jangan masuk Pokir. Biar jadi program Pemprov, nanti DPRD tinggal menempel saja. Karena kalau Pokir terlalu banyak, bisa menyentuh program prioritas gubernur yang anggarannya terbatas,” jelas Mikson.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Pelajari Program Kampung Nelayan Merah Putih di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Meski begitu, beberapa anggota dewan, lanjutnya, tetap bersikeras mempertahankan usulan mereka dalam Pokir.

Mereka menilai program tersebut harus tetap mencerminkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD.


**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel

Redaktur Komparasi.id