KOMPARASI.ID – Wacana mengembalikan pemilihan gubernur dan bupati melalui DPRD kembali menjadi perbincangan hangat, tak terkecuali di Provinsi Gorontalo.
Aktivis dan akademisi turut angkat bicara menyoroti implikasi wacana ini terhadap demokrasi Indonesia yang telah berjalan selama dua dekade.
Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Dr. Rauf A. Hatu, menggarisbawahi alasan utama yang mendorong munculnya ide ini.
Menurutnya, tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung menjadi salah satu faktor yang mendorong pejabat negara mempertimbangkan perubahan tersebut.
Namun, Prof. Rauf menegaskan pentingnya regulasi yang ketat jika wacana ini direalisasikan.
“Jika pemilihan kepala daerah oleh DPRD diterapkan, regulasi harus benar-benar ketat untuk mencegah politik uang dan konflik kepentingan di DPRD,” ungkapnya.
Ia juga memperingatkan dampak serius dari penghapusan partisipasi langsung masyarakat dalam proses politik ini.
Menurutnya, calon pemimpin berpotensi lebih fokus mendekati elit politik daripada mendengarkan aspirasi rakyat.
“Ada kekhawatiran calon pemimpin lebih sibuk membangun kedekatan dengan elit politik ketimbang mendengarkan suara rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, Prof. Rauf memandang wacana ini sebagai refleksi dari evaluasi 20 tahun perjalanan demokrasi Indonesia.
Ia menganggap ini sebagai peluang untuk memperbaiki mekanisme pemilihan kepala daerah agar lebih efektif dan berkualitas.
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.