KOMPARASI.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Perdagangan Dalam Negeri RI, Kamis (14/8/2025).
Kunjungan ini membahas tata niaga beras, khususnya terkait kondisi harga dan ketersediaan beras di Gorontalo yang saat ini mengalami inflasi.
Rombongan DPRD diterima langsung oleh Ketua Tim Informasi Pasar Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Purwandoko.
Dalam pertemuan tersebut, Purwandoko menjelaskan bahwa tata niaga beras diatur sesuai kebijakan yang dikelola bersama oleh Bappenas dan Kementerian Perdagangan.
Koordinasi antar lembaga terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan beras di seluruh daerah.
Ia menegaskan, DPRD di tingkat daerah memiliki peran penting dalam pengawasan agar tidak terjadi kelangkaan beras maupun kebutuhan pokok lainnya.
“Semua sudah diatur, namun pengawasan di lapangan menjadi kunci, terutama untuk mencegah kelangkaan atau permainan harga,” ujar Purwandoko.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa inflasi beras di Gorontalo salah satunya dipicu oleh beredarnya beras oplosan yang sempat dijual di toko/retail.
Ia menyebutkan, beras tersebut kini telah ditarik oleh distributor.
Menurut Mikson, dinas terkait harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebab kenaikan harga beras, sekaligus memperketat pengawasan terhadap peredaran beras di pasaran.
“Kalaupun ada toko retail yang kosong stok berasnya, dinas terkait harus turun langsung mencari tahu penyebabnya,” tegas Mikson.
Ia juga menyoroti kebijakan Bappenas yang telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan distribusi beras tetap berjalan lancar.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Gorontalo berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, sehingga permasalahan harga serta ketersediaan beras dapat segera diatasi.
