KOMPARASI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar diskusi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Bappeda Provinsi Gorontalo, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo di ruang dulohupa Deprov senin (13/10/2025).
Pertemuan ini membahas secara mendalam persoalan revitalisasi kawasan Danau Limboto.
Isu tersebut menjadi perhatian serius karena danau terbesar di Gorontalo itu sering meluap setiap musim hujan, sehingga berdampak langsung pada masyarakat di sekitarnya, terutama di wilayah Kecamatan Limboto dan sekitarnya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan, penataan kawasan Danau Limboto tidak boleh sekadar bersifat proyek fisik semata, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Penataan kawasan danau harusnya tidak hanya tepat sasaran saja, namun juga harus tepat manfaat untuk menghadapi perubahan alam yang tidak menentu agar nantinya masyarakat tidak mengalami dampak yang sama,” ujar Espin Tulie di hadapan peserta rapat.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi II menyampaikan bahwa mereka terus menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa sekitar Danau Limboto.
Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir risiko banjir akibat meningkatnya debit air.
“Kami pun menjalankan fungsi pengawasan dengan pemerintah kecamatan dan juga kelurahan/desa. Upaya pengendalian debit air dan pembangunan outlet (kanal pintu) terus kami lakukan sebagai langkah pengendalian banjir di kawasan ini,” ungkap perwakilan Balai Sungai.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, turut memberikan pandangannya.
Ia menilai bahwa permasalahan Danau Limboto membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan Balai Sungai, serta inovasi baru dalam kinerja pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Tentunya kinerja pemerintah juga harus menghadirkan keterbaruan dan juga koordinasi antara dewan dan pihak Balai Sungai agar nantinya berdampak bagi masyarakat serta menghadirkan solusi konkret untuk permasalahan ini,” jelas Syarifudin Bano.
Diskusi ini juga menyoroti pentingnya sinergi dan konsistensi antarinstansi dalam menjalankan program revitalisasi.
Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, yang juga membawahi urusan penataan ruang dan kawasan permukiman, diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam implementasi program tersebut.
Melalui kegiatan ini, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses revitalisasi Danau Limboto agar benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut.
Danau Limboto sendiri memiliki nilai ekologis dan sosial ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Gorontalo.
Oleh karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi teknis diharapkan mampu menghadirkan solusi berkelanjutan terhadap masalah luapan air dan pendangkalan yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
