KOMPARASI.ID, SUARA MAHASISWA – Politik uang, sebuah wabah yang sering muncul saat pemilu mendekat, harus kita waspadai dengan tajam. Praktik ini merupakan akar dari berbagai jenis korupsi yang menggerogoti bangsa kita.
Pada dasarnya, politik uang adalah tindakan merayu pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan finansial atau yang lainnya. Ini sebenarnya tidak lebih dari bentuk suap yang merusak integritas demokrasi kita.
Para calon pemimpin yang terlibat dalam politik uang cenderung hanya peduli pada kepentingan pribadi dan golongan mereka, bukan pada masyarakat yang memilih mereka.
Mereka melihat jabatan sebagai investasi yang harus mereka balikkan dengan keuntungan finansial. Akibatnya, setelah terpilih, mereka cenderung terlibat dalam berbagai bentuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Tidak mengherankan jika politik uang sering disebut sebagai “induk dari korupsi.”
Praktik politik uang juga telah mendorong biaya politik yang tidak wajar. Selain melakukan pembelian suara, para kandidat juga harus membayar mahar politik kepada partai politik dengan jumlah yang fantastis.
Ini tidak hanya berasal dari uang pribadi mereka, tetapi juga dari donasi yang diberikan oleh berbagai pihak yang kemudian berharap mendapatkan imbalan jika calon tersebut terpilih. Praktik ini sering disebut sebagai “investive corruption” atau investasi untuk tujuan korupsi.
Sebuah jenis vote buying yang dikenal sebagai “serangan fajar” adalah contoh nyata dari praktik ini. Serangan fajar terjadi ketika uang diberikan kepada pemilih di daerah tertentu sebelum hari pemilihan.
Ini dapat terjadi pada subuh sebelum pemilihan atau bahkan beberapa hari sebelumnya. Praktik ini telah menjadi bagian dari proses demokrasi di Indonesia, bahkan sejak zaman Orde Baru.
Namun, praktik politik uang ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga memicu perilaku buruk dalam politik. Politisi sering melihat pembelian suara sebagai hal yang biasa dan diperlukan untuk mengalahkan pesaing mereka dalam pemilihan.
Ini menciptakan dilema tahanan di antara kandidat, di mana mereka khawatir bahwa pesaing mereka akan melakukan serangan fajar, sehingga mereka juga terpaksa melakukan hal yang sama.
Dampak buruk dari politik uang sangat jelas. Masyarakat berisiko memilih pemimpin yang tidak tepat, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat.
Kebijakan yang diambil oleh pemimpin semacam ini cenderung tidak representatif dan tidak akuntabel. Mereka memprioritaskan diri sendiri, donatur, atau partai politik daripada masyarakat yang telah memilih mereka.
Figur yang terpilih melalui politik uang seringkali akan memperkuat korupsi di berbagai sektor, karena mereka perlu mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama kampanye.
Hal ini dapat merusak instansi yang mereka pimpin dan merugikan masyarakat dengan regulasi yang tidak adil, pungutan liar, dan pemotongan anggaran untuk kesejahteraan.
Untuk mengakhiri belenggu korupsi, kita harus menolak praktik politik uang ini. Pendidikan antikorupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.
Dengan menolak serangan fajar dan praktik politik uang, kita bisa memutus rantai korupsi yang merusak negara ini. Dengan pendidikan yang baik tentang integritas dan antikorupsi, masyarakat yang cerdas akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas.
Mari bersama-sama menolak politik uang, karena pilihan kita bukan hanya tentang isi amplop, tetapi tentang masa depan bangsa ini. Pilihlah pemimpin yang berintegritas, bukan yang hanya bermodal uang.
Penulis : Almisbah Ali Dodego, Jabatan : Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel
