Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja PNBP serta Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KOMPARASI.ID – Kementerian Keuangan mencatatkan capaian yang positif dalam realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang pada Triwulan I tahun 2024.

Dalam laporan terbaru yang dirilis, terdapat peningkatan signifikan dalam berbagai sektor yang mencerminkan kinerja yang baik dari berbagai pihak terkait. (27/3/2024).

Realisasi PNBP Aset Mencapai 34,3% dari Target

Realisasi PNBP Aset pada bulan Februari tahun 2024 mencapai Rp612.134.112, dengan total akumulatif mencapai Rp856.767.271 hingga Februari 2024. Capaian ini menunjukkan kenaikan sebesar 12,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. PNBP Aset pada bulan ini didominasi oleh Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha, khususnya dalam bentuk pemanfaatan, yang berkontribusi sebesar Rp235.070.114.

Realisasi PNBP Lelang Meningkat Tajam

Realisasi PNBP Lelang pada bulan Februari tahun 2024 mencapai Rp220.645.066, dengan total akumulatif hingga Februari 2024 mencapai Rp300.067.055. Terjadi kenaikan yang mencolok, yaitu sebesar 125,89% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini disumbangkan oleh berbagai jenis lelang, termasuk lelang Bea Lelang PL Kelas I dan Bea Lelang Pegadaian.

Realisasi PNBP Piutang Negara Memenuhi Target

Pemasukan PNBP dari Piutang Negara pada bulan ini mencapai Rp100.000, yang bersumber dari angsuran Piutang debitur dengan pokok piutang sebesar Rp1.000.000. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menargetkan penyelesaian 2 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).

PNBP PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA, PIUTANG NEGARA, DAN LELANG

Kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Meningkat

Progres Sertipikasi BMN pada 29 Februari 2024 menunjukkan pencapaian yang positif dalam upaya pengamanan aset negara, terutama tanah. Sementara itu, realisasi pokok lelang hingga Februari 2024 mencapai Rp11,83 triliun, mengalami peningkatan yang signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Rekor Nilai Transaksi Lelang Tahun 2023

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat total nilai transaksi lelang sebesar Rp44,34 triliun pada tahun 2023.

Capaian ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan lelang di Indonesia. Mayoritas dari nilai transaksi lelang berasal dari pelaksanaan lelang sukarela, yang mencapai 42 persen, diikuti oleh lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), lelang barang rampasan atau sitaan oleh Kejaksaan, lelang harta pailit, dan lelang lainnya.

Penyelenggaraan lelang pada tahun 2023 juga memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan Negara, yang mencapai Rp4.586 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp4.366 miliar merupakan penerimaan Negara yang terdiri dari hasil bersih lelang sebesar Rp3.062 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang sebesar Rp974 miliar, dan penerimaan pajak sebesar Rp330 miliar. Sedangkan sebesar Rp220 miliar merupakan pajak daerah, yang tercatat sebagai pendapatan asli daerah.

Lelang memiliki peran dan kontribusi yang signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari perannya dalam membantu pemulihan keuangan negara serta penegakan hukum melalui lelang barang rampasan, sitaan, dan barang milik Negara.

Selain itu, lelang juga berperan dalam membantu penyelesaian Non Performing Loan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang. Peran lainnya adalah meningkatkan nilai barang, membuka lapangan kerja, serta memberdayakan UMKM sebagai penggerak utama perekonomian.

Dukungan Pelayanan Penilaian untuk Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo

Tim Penilai Pemerintah KPKNL Gorontalo melaksanakan tujuh penugasan terkait penilaian BMN pada bulan Februari 2024, dengan potensi penerimaan negara mencapai Rp16.681.000,00. Salah satu penugasan yang dilakukan adalah penilaian untuk pemanfaatan BMN pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Gorontalo.

Keterkaitan Investasi dan Ekonomi Nasional

Mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi & bersifat jangka panjang memiliki efek pengganda atau multiplier effects (investment multiplier) yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Investasi meningkatkan daya beli masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas produksi nasional sehingga berpengaruh terhadap neraca perdagangan.

Trend Pelemahan Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment)

Pelemahan penanaman modal asing dipicu oleh faktor eksternal seperti sentimen perlambatan ekonomi global dan kenaikan suku bunga The Fed, serta faktor internal seperti belum maksimalnya paket kebijakan ekonomi pemerintah.
Faktor-faktor internal termasuk insentif perpajakan, ketahanan energi, perlindungan UMKM, percepatan pembangunan listrik, e-commerce, kondisi infrastruktur, SDM, potensi pasar, dan efektivitas biaya, serta pangsa pasar domestik.

Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Daya saing daerah dan Realisasi Investasi Kabupaten Kota dan Provinsi Gorontalo

Produktivitas dan Efisiensi Kapital di Gorontalo

Data investasi tahun 2018 sebesar IDR7,448 Triliun, tahun 2019 sebesar IDR8,312 Triliun (DeltaI IDR864 Miliar), dan tahun 2020 sebesar IDR8,227 Triliun (DeltaI IDR-85 Miliar).

Indeks ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang tinggi mencerminkan tingginya biaya investasi agregat dalam perekonomian, sementara ICOR yang rendah menunjukkan tingkat efisiensi kapital yang tinggi.

Sektor industri makanan memiliki produktivitas tertinggi dalam efisiensi kapital, sedangkan industri kimia & farmasi menunjukkan inefisiensi kapital.

Lemahnya Investasi di Sektor Strategis

Investasi:
- Pemberian insentif dan kemudahan investasi masih belum efektif dalam menarik investor.
- Masalah dalam pembebasan lahan yang cenderung bermasalah.
- Proses perizinan yang masih berbelit-belit.
Industri:
- Sistem pengembangan industri/UMKM masih belum komprehensif dan berkelanjutan.
- Tidak optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi, sertifikasi produk, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
Perdagangan:
- Akses pasar masih rendah.
- Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang.
- Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.
Ketahanan Pangan & Pertanian:
- Ketersediaan dan cadangan pangan untuk mencapai ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
- Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian masih belum efektif.
- Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang.
- Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan belum mengalami peningkatan signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional.
Perikanan & Kelautan:
- Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan pengembangan perikanan tangkap masih belum optimal.
- SDM dan kelembagaan usaha perikanan masih kurang memadai.
- Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing dan penguatan pemasaran belum optimal.
Kehutanan:
- Perlindungan dan pengamanan hutan masih belum optimal, termasuk pertahanan dan keamanan.
- Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan masih perlu ditingkatkan.
Pariwisata:
- Persebaran kunjungan wisata masih kurang merata.
- Tingginya ketergantungan pada destinasi di daerah lain.
- Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya masih belum optimal.
- Stagnasi pengembangan produk pariwisata karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata.
Koperasi dan UMKM:
- Manajemen usaha koperasi dan UMKM masih belum optimal.
- Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang.
- Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah.
- Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah.
Dampak Kenaikan Upah Minimum:
- Tiap kenaikan upah minimum sebesar 10 persen-poin di satu provinsi berdampak pada turunnya pembukaan lapangan kerja rata-rata sebesar 0,8 persen-poin di provinsi yang sama.