KOMPARASI.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat konsultasi bersama Komisi II dalam rangka memperdalam dan mempertajam program prioritas yang akan masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung di ruang Inogaluma, Kompleks DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat, (25/7/2025), dan dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD.
Konsultasi ini bertujuan memastikan sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran (pokir) Komisi II dan arah kebijakan anggaran yang telah disusun Banggar.
Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah.
Dalam pemaparannya, Komisi II menekankan sejumlah sektor strategis yang dinilai perlu diperkuat dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
Fokus utama mencakup sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, serta ketahanan pangan, semuanya dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah.
“Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi anggaran maupun implementasi,” ujar perwakilan Komisi II dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, pihak Banggar menyatakan bahwa seluruh masukan dari Komisi II akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi akhir kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Program yang dinilai memiliki efektivitas tinggi dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi akan diprioritaskan.
Forum ini juga menjadi ruang koordinasi lintas komisi dan alat kelengkapan dewan untuk memastikan bahwa APBD Perubahan 2025 dirancang secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.
Melalui mekanisme konsultasi seperti ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap penyusunan APBD Perubahan dapat berjalan lebih terbuka dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
