KOMPARASI.ID – Sikap mengejutkan datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, usai rapat bersama komisi dan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Anggaran KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, Selasa (5/8/2025).
Dalam wawancara usai rapat, Ghalib secara tegas menyatakan akan mengembalikan alokasi anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) miliknya sebesar Rp200 juta ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Langkah itu diambil sebagai bentuk komitmen menciptakan stabilitas hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus merespons kegelisahan OPD mitra Komisi IV yang mengaku kesulitan merealisasikan program akibat keterbatasan anggaran.
“Saya tidak mau kita melakukan penyanderaan hanya untuk kepentingan Pokir. Ini bisa berbahaya. Pemerintah jadi harus mengotak-atik lagi anggaran,” tegas Ghalib.
Ia menegaskan bahwa Pokir memang merupakan hak setiap anggota DPRD. Namun, ia mengkritik keras praktik yang menjadikan Pokir sebagai alat tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif.
“Wajar kalau anggota DPR memperjuangkan anggaran untuk Pokir, karena itu berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” ujar Ghalib.
“Tapi saya pribadi menolak menjadikan Pokir sebagai alat sandera yang mengganggu stabilitas pemerintahan,” tambahnya.
Ghalib juga menyinggung bahwa paripurna sebelumnya sempat tertunda hanya karena perdebatan mengenai Pokir. Hal ini menurutnya menjadi indikasi bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan budgeting mulai tercampur kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, pengembalian Rp200 juta tersebut merupakan inisiatif pribadi, bukan keputusan resmi DPRD ataupun Komisi IV.
Dana Pokir yang menjadi jatah tiap anggota dalam APBD Perubahan 2025, kata dia, lebih baik dikelola langsung oleh Gubernur untuk mendukung kebutuhan prioritas mitra kerja Komisi IV, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kalau saya kembalikan ke pemerintah, toh uang ini akan kembali ke masyarakat juga. Sama saja. Tidak usah egois menarik semua anggaran jadi kewenangan DPRD,” ucap Ghalib.
Langkah Ghalib Lahidjun ini dinilai sebagai preseden penting dalam upaya membenahi hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, yang kerap terganggu karena tarik-menarik kepentingan terkait Pokir.