KOMPARASI.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Perkebunan dan Pengolahan Sawit Wilayah Gorontalo Tahun 2025 yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (13/11/25).
Rakor ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai upaya memperkuat tata kelola sektor perkebunan sawit, khususnya dalam penyelesaian persoalan lahan dan hubungan kemitraan antara petani dan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim KPK yang selama beberapa hari melakukan peninjauan lapangan dan berdialog langsung dengan petani sawit di sejumlah titik.
“Kami berterima kasih kepada tim KPK yang dengan serius menanggapi dan menyahuti apa yang pernah disampaikan oleh Pansus Sawit yang dipimpin oleh Pak Umar Karim. Kehadiran KPK telah memberi harapan dan sedikit mengobati keresahan para petani yang selama ini berjuang mencari keadilan,” ujar Thomas.
Thomas menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah akan terus konsisten menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, terutama terkait izin-izin yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
“Kami akan konsisten mendorong langkah-langkah penyelesaian yang berpihak kepada masyarakat, termasuk mendesak pemerintah daerah untuk menertibkan perizinan yang bermasalah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, agar menjadikan momentum kehadiran KPK ini sebagai pengingat untuk tetap berhati-hati dan bertindak sesuai aturan.
“Kita harus ingat, di atas KPK masih ada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mengawasi setiap langkah kita. Jadi, jangan pernah merasa aman hanya karena KPK sudah pulang. Pengawasan itu tetap berjalan,” pungkas Thomas.
Rakor ini turut dihadiri Gubernur Gorontalo, perwakilan KPK RI, bupati, serta pimpinan instansi terkait dari Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola perkebunan sawit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.