KOMPARASI.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang pertemuan BPK, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Pelaksana Harian Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter” dalam tata kelola keuangan pemerintahan.
“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar lebih berhati-hati, disiplin, serta memahami aturan secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa temuan BPK bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan sebagai pembelajaran agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik.
Thomas juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditetapkan.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Kalau sudah ditandatangani, maka harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimismenya terhadap kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail.
Ia menilai sinergi yang solid menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.