KOMPARASI.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra kerjanya, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus membahas rencana kerja APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ikbal Al Idrus.
Dalam pertemuan ini, anggota dewan menyampaikan sejumlah temuan hasil pengawasan di lapangan, terutama terkait kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di puskesmas–puskesmas di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Temuan tersebut mencakup kekurangan pada sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta efektivitas program kesehatan yang telah dibiayai dalam APBD. Menurut Komisi IV, persoalan ini berimplikasi langsung terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti aspek kelembagaan dan manajemen organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustam Ismail, mengingatkan pentingnya penyelesaian struktur organisasi sebagaimana mestinya.
Ia berharap setelah pelantikan pejabat eselon II di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah daerah segera melanjutkan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang masih kosong. Hal ini dinilai krusial agar organisasi berjalan optimal sehingga pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di sektor kesehatan, dapat lebih efektif