KOMPARASI.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo merangkul sinergi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Pemuda Ansor, dan Pemuda Muhammadiah dalam dialog bertajuk Pendidikan Politik untuk Ormas dan Pemilih Muda.
Dialog pendidikan politik itu mengangkat tema, “Mengatasi penyebaran polusi informasi jelang pesta demokrasi 2024”, digelar di sebuah warung kopi di Gorontalo pada (15/11/2023), pukul 20.00 WITA.
Dialog politik tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Dr. Diskon Yasin, Hendrik Imran, dan Mohammad Fajri Arsyad sebagai perwakilan Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Ketua DPD GMNI Gorontalo, Iksan A Karim, menyampaikan bahwa menghadapi pesta demokrasi 2024, serangan siber berupa penyebaran hoax dan kampanye hitam perlu mendapat perhatian khusus, terutama dengan 55 persen pemilih muda dari generasi Z dan millennial yang rentan terhadap polusi informasi.
Hendrik Imran dari KPU Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya dialog sebagai wujud kepedulian semua pihak terhadap pemilu 2024, guna memastikan berlangsungnya pemilu yang damai, sukses, lancar, dan berintegritas. Dia juga mencatat adanya informasi tidak terverifikasi yang tersebar jelang pemilu sebelumnya.
Menyoroti isu hoaks terkait pemilu, Hendrik mengingatkan bahwa polusi informasi menjadi ancaman demokrasi yang perlu diatasi dengan pendidikan dan literasi politik.
Dirinya menegaskan perlunya generasi muda memahami dan menyebarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hendrik juga menyoroti peran besar internet dalam menyebarkan informasi, namun ia mengingatkan bahwa kemudahan akses ini dapat membuat masyarakat menjadi malas. Sehingganya perlu adanya dialog-dialog seperti ini.
Kata Hendrik, guna mencegah polusi informasi, KPU Provinsi Gorontalo menggunakan media sosial untuk memberikan informasi yang benar dan bekerja sama dengan lembaga kepolisian dan badan Cyber dan Sandi Negara untuk menyaring informasi.
Fajri Arsyad dari Bawaslu Provinsi Gorontalo menambahkan bahwa polusi informasi telah terjadi dalam sejarah pemilu Indonesia, dan dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi dapat dengan mudah mempengaruhi sikap politik warga negara.
Bawaslu sejauh ini fokus pada tugas pencegahan pelanggaran dengan menekankan pentingnya regulasi untuk membatasi informasi yang tidak valid.
Fajri menegaskan, Pentingnya pendidikan politik dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Seperti halnya kegiatan malam ini, sebab dapat meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pemilu, pilkada, dan politik secara keseluruhan.
Penulis : Syahrul A. Sana'u Editor : Risman
