KOMPARASI.ID, POLITIK – Musyawarah Wilayah (Muswil) ke VI, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Gorontalo mulai memperlihatkan satu kecenderungan politik yang menguat.
Dari dinamika internal yang berkembang, nama Ir. H. Awaludin Pauweni muncul sebagai figur dominan, didorong mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten dan kota.
Konsolidasi dukungan di tingkat bawah ini menandai adanya kehendak kuat dari basis struktural PPP Gorontalo.
Awaludin mengonfirmasi bahwa hampir seluruh DPC secara terbuka mengusulkan namanya dalam forum Muswil.
“Teman-teman DPC mengusulkan saya sebagai Ketua DPW PPP periode 2026-2031,” kata Awaludin saat ditemui komparasi.id
Namun, politik internal PPP tak berhenti pada soal kuat-lemahnya dukungan akar rumput.
Partai berlambang Kabah ini dikenal memiliki mekanisme berjenjang yang menempatkan tim formatur sebagai poros penentu akhir.
Dalam konteks inilah, dukungan mayoritas belum otomatis berujung pada penetapan ketua.
Secara struktural, formatur Muswil PPP Gorontalo berjumlah lima orang. Unsurnya terdiri dari perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara ex officio, DPW, serta tiga DPC, baik itu, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo.
Tim inilah yang memiliki mandat politik dan organisatoris untuk merumuskan satu nama ketua DPW sekaligus menyusun komposisi kepengurusan.
“Formatur yang akan merekomendasikan satu nama Ketua DPW, lalu dibawa ke DPP,” ujar Awaludin.
Menariknya, Awaludin mengisyaratkan bahwa formatur sejatinya telah memiliki arah rekomendasi.
Situasi ini berbeda dengan Muswil yang berjalan tanpa konsensus awal, yang kerap membuka ruang manuver, tarik-ulur kepentingan, hingga munculnya kandidat alternatif di menit akhir.
“Kalau formatur belum punya arah, itu biasanya membuka ruang spekulasi. Tapi kali ini, arahnya relatif sudah terbaca,” katanya.
Meski demikian, Awaludin menegaskan bahwa klaim kemenangan sebelum keputusan formal tetap tidak relevan.
Dalam tradisi PPP, legitimasi kepemimpinan justru lahir dari kepatuhan pada mekanisme, bukan sekadar kekuatan dukungan politik.
Ia juga menempatkan suara DPC sebagai variabel penting, meski bukan satu-satunya faktor.
Artinya, akar rumput memiliki bobot politik signifikan, tetapi tetap berinteraksi dengan kewenangan struktural formatur.
Saat ditanya mengenai kemungkinan DPP mengambil alih dan memasukkan nama lain, Awaludin menanggapinya dengan tenang.
Soal peran pusat, dirinya mengakui bahwa DPP secara normatif memiliki ruang untuk memasukkan nama lain, terutama jika terjadi kebuntuan atau konflik di tingkat daerah.
Namun dalam Muswil kali ini, ruang intervensi tersebut dinilainya relatif sempit, mengingat enam DPC telah mengerucut pada satu rekomendasi.
Dalam Anggaran Dasar PPP, kewenangan DPP untuk mengambil alih keputusan memang dimungkinkan. Namun praktik tersebut umumnya terjadi ketika konsensus daerah gagal dibangun.
Pada titik ini, Awaludin menilai konfigurasi politik internal justru bergerak menuju kesepakatan.
“Kalau DPC-DPC sudah sepakat pada satu rekomendasi, itu menjadi dasar yang sangat kuat bagi formatur,” pungkasnya.
