KOMPARASI.ID – Kinerja ekonomi Kabupaten Bone Bolango sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,04 persen, ditopang oleh kinerja fiskal daerah yang solid dengan realisasi pendapatan sebesar Rp972,88 miliar dan belanja Rp932,38 miliar, menghasilkan surplus anggaran sekitar Rp40,5 miliar.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, dalam rapat paripurna DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 73,3, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 13,16 persen.
Di sektor pembangunan manusia, kualitas hidup masyarakat turut mengalami peningkatan. Angka harapan hidup tercatat 70,73 tahun, rata-rata lama sekolah 8,62 tahun, serta harapan lama sekolah mencapai 13,70 tahun.
Indikator sosial lainnya juga bergerak positif, dengan Indeks Pembangunan Gender mencapai 89,99, Indeks Perlindungan Anak 65,95, dan Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 63,80.
Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor perdagangan dengan kontribusi 17,71 persen, diikuti pertambangan sebesar 13,59 persen dan industri 6,74 persen. Sementara itu, sektor pertanian dan perikanan berkontribusi 2,01 persen.
Di tengah capaian tersebut, sektor pariwisata masih menghadapi tekanan dengan penurunan sebesar 22,78 persen, menjadi salah satu tantangan dalam diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada aspek layanan dasar, pemerintah daerah mencatat capaian signifikan. Cakupan jaminan kesehatan masyarakat telah mencapai 100,82 persen, sementara jaminan sosial ketenagakerjaan berada di angka 88,01 persen.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik juga tinggi, yakni 90,81 persen.
Di bidang tata kelola pemerintahan, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat 72,68. Sepanjang 2025, pemerintah daerah juga merekrut 1.840 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memperkuat kapasitas pelayanan publik.
Sementara itu, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berada pada angka 52,07 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 83 persen.
Namun, Indeks Risiko Bencana yang masih tinggi di angka 175,65 menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Bupati Ismet Mile menyatakan capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus mendorong stabilitas ekonomi serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk menjaga tren positif ini sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.