KOMPARASI.ID, Jakarta – DPRD Provinsi Gorontalo mengajukan permohonan kepada DPR RI untuk mendukung alokasi anggaran infrastruktur dari Pemerintah Pusat.
Langkah ini bertujuan untuk menanggulangi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut serta memastikan keberlanjutan program swasembada pangan di Gorontalo.
Fokus utama dalam rapat yang digelar pada 20 Maret 2025 ini adalah penanganan bencana banjir di Pohuwato dan Boalemo, terutama terkait perbaikan tanggul Sungai Randangan yang jebol.
Selain itu, normalisasi sungai dan perbaikan saluran air juga menjadi prioritas guna mencegah dampak lebih luas di musim penghujan.
Anggota Komisi II DPRD Gorontalo, Limonu Hippy, menegaskan bahwa infrastruktur yang kuat sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian.
Jebolnya tanggul Sungai Randangan, misalnya, telah mengakibatkan banjir yang merusak lahan pertanian di Kecamatan Patilanggio.
“Banjir yang terjadi akibat jebolnya tanggul di Sungai Randangan menyebabkan 364 hektar lahan pertanian gagal panen. Ini bukan hanya kerugian bagi petani, tetapi juga mengancam target swasembada pangan. Jika infrastruktur pendukung seperti irigasi dan tanggul tidak diperbaiki, produktivitas pertanian akan terus terancam,” ujar Limonu Hippy.
Selain mengatasi dampak bencana, usulan anggaran ini juga mencakup pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi agar pertanian di Gorontalo dapat berjalan optimal.
DPRD berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat agar program strategis ini bisa segera direalisasikan.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya DPRD Gorontalo dalam memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam aspek mitigasi bencana dan ketahanan pangan.