Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Bawaslu Provinsi Gorontalo Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu 2024 untuk Pemilihan Adil dan Transparan

John Purba Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo

KOMPARASI.ID – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, bersama sekretariatnya, melakukan kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan supervisi terkait kesiapan penanganan pelanggaran administrasi pada tahapan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024.

John Hendri Purba, selaku anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, turut memeriksa langsung kesiapan penanganan pelanggaran administrasi terkait pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 selama dua hari pada Senin dan Selasa (20-21/11/2023).

Baca Juga :  KPU Kabupaten Gorontalo Gelar PSU di TPS 02 Desa Tuladenggi, Langkah Lanjutan Pasca Putusan MK

Pada kunjungannya, John menekankan pentingnya ketatnya pengawasan pada tahapan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian logistik.

“Penting untuk memperketat pencegahan pelanggaran administrasi pada semua tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian logistik. Pastikan logistik yang diterima sesuai dengan kebutuhan, karena di sinilah potensi pelanggaran administrasi mungkin terjadi,” tegas John.

Dalam upayanya untuk memastikan kelancaran proses pemilu, John menggarisbawahi bahwa langkah awal yang tepat dalam pengelolaan logistik dapat mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran administrasi.

Baca Juga :  Optimalisasi Pegawai Pemerintah, Bawaslu Gorontalo Tinjau Proses Seleksi PPPK dengan Ketelitian dan Keterbukaan

Selama pertemuan, John juga menyoroti pentingnya transparansi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten.

Kata John, Bawaslu Kabupaten harus memastikan bahwa KPU tetap transparan dalam menyediakan data. Data tersebut akan dijadikan pembanding dengan logistik yang sebenarnya ada di lapangan,

“Transparansi ini dianggap sebagai langkah kunci untuk menghindari ketidaksesuaian antara data perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.”tuturnya

Baca Juga :  Polres Bonebol Menetapkan Tersangka dalam Kasus Dugaan Dokumen Palsu Caleg ZIS

Tak hanya itu, John juga menitikberatkan pada aspek dokumentasi dan pelaporan pengawasan. Bawaslu perlu melengkapai dokumentasi setiap pengawasan dan menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang rinci dan detail.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kesiapan Bawaslu menghadapi potensi pelanggaran dengan memiliki semua data pembanding yang diperlukan,

“Dengan demikian, Bawaslu dapat siap menghadapi setiap potensi pelanggaran dengan langkah-langkah yang terukur dan terperinci.”tandasnya.