Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Lakukan Pemantauan dan Evaluasi, Amin Abdullah Dorong Peningkatan Laporan Pertanggungjawaban Administratif

KOMPARASI.ID – Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Amin Abdullah, Memimpin Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan dan Penelitian BMN di Kabupaten Boalemo

Amin Abdullah menekankan pentingnya koordinasi yang efektif di antara pihak terkait agar pemantauan dan evaluasi dapat berjalan lancar. Dia juga menyarankan agar laporan disusun secara berkala dan transparan guna memudahkan proses evaluasi.

Baca Juga :  Roni-Adnan Siap Tuntaskan Infrastruktur, Warga Olobua Mendukung

“Saatin menjalankan penelitian BMN di Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, pastikan prosesnya transparan, dokumentasinya akurat, dan koordinasinya efektif antara tim pelaksana. Laporkan hasil penelitian dengan rinci agar pertanggungjawaban administratif dapat dilakukan dengan lebih mudah,” tegas Amin.

Selain itu, Amin mendorong agar Bawaslu Kabupaten Boalemo menetapkan target kinerja dalam pelaksanaan penelitian BMN di Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Baca Juga :  Alyun Hippy Tanggapi Isu Keretakan di Tubuh Nasdem Gorontalo

Hal ini mencakup pencapaian hasil penelitian yang komprehensif, identifikasi potensi perbaikan, pemantauan pengelolaan BMN yang efektif, dan penguatan sistem administratif. Sasarannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keseluruhan satuan kerja tersebut.

Mantan Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa ini berharap agar proses penelitian dilaksanakan dengan cermat, dokumentasi yang jelas, dan adanya tindak lanjut yang tepat terhadap hasil penelitian.

Baca Juga :  Paparan Visi-Misi Ganjar di Debat Pertama Capres 2024

Semua ini diharapkan dapat meningkatkan sistem administratif, menciptakan status yang jelas terkait BMN (aset), dan mendukung pengambilan keputusan di masa mendatang. Tutupnya, Amin menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas dalam tata kelola administratif.