KOMPARASI.ID – Sejumlah penyedia jasa transportasi termasuk diantaranya asal Palu, Sulawesi Tengah, melaporkan PT QDua Sukses Mandiri ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Rabu (5/8/2026).
Laporan tersebut berkaitan dengan belum tuntasnya pembayaran jasa transportasi pada pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII yang digelar di Gorontalo pada Juni 2026.
Meski kegiatan telah berakhir sekitar dua bulan lalu, para penyedia jasa mengaku hingga kini pembayaran atas layanan yang mereka berikan belum diselesaikan secara penuh.
Salah seorang penyedia jasa transportasi, Sumarlin Amal atau yang akrab disapa Nebo, mengatakan laporan tersebut disampaikan bersama para penyedia jasa lainnya sekitar pukul 15.35 Wita.
Menurutnya, laporan diterima petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Tinggi Gorontalo beserta sejumlah dokumen pendukung dan kini sedang dalam proses tindak lanjut.
“Saya sebagai penyedia jasa kendaraan mobil dari Palu mengalami kerugian sebanyak Rp. 332 juta selama melayani tamu di PENAS.”tuturnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini pembayaran yang diterima belum sesuai dengan nilai tagihan yang diajukan kepada vendor.
“Kami sudah tiga bulan di Gorontalo hingga saat ini belum ada titik terang pembayaran dan pelunasan, hingga saat ini saya masih berjuang untuk menindaklanjuti agar hak-hak kami terbayarkan.”jelas Sumarlin.
Sumarlin mengaku belum berani kembali ke kampung halamannya sebelum seluruh haknya diselesaikan oleh vendor transportasi tersebut.
Ia menjelaskan persoalan bermula ketika Pemerintah Provinsi Gorontalo selaku panitia menunjuk PT QDua Sukses Mandiri sebagai vendor penyedia jasa transportasi untuk pelaksanaan PENAS XVII.
Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi tersebut, terjalin komunikasi antara pihak vendor dengan Kementerian Pertanian.
Menurut Sumarlin, Kementerian Pertanian telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada vendor. Namun, pembayaran dari vendor kepada penyedia jasa transportasi hingga kini belum terselesaikan.
“Kementerian sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran ke vendor, namun justru vendor ke saya sebagai penyedis jasa kendaraan dari Palu justru belum terselesaikan secara penuh, padahal jajaran kementerian menggunakan unit kendaraan dari saya atau dari Palu, hingga saat ini baru kami Terima, baru 200 juta dari total 535 juta, masih ada 325 juta yang kami ajukan ke vendor dan belum terbayarkan.”ungkapnya.
Ia juga menyebut kondisi serupa dialami penyedia jasa transportasi lainnya.
“Hampir semua kendaraan belum terbayarkan, termasuk hal lembur driver baik Palu, manado, hingga lokal Gorontalo belum juga terbayarkan sampai saat ini.”tukasnya.
Sumarlin menjelaskan kendaraan dari Palu dibagi dalam dua kloter. Kloter Palu I membawa 34 unit kendaraan, sedangkan Palu II membawa 22 unit. Seluruh armada tersebut digunakan untuk melayani tamu Kementerian Pertanian, termasuk Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian.
” unit paling jauh yang kami bawa itu dari makassar yang dikendarai oleh Pak Mentan dan Hiace luxury di pakai langsung oleh Wakil Mentan.”tuturnya.
Selama tiga bulan berada di Gorontalo, Sumarlin mengaku telah menempuh berbagai upaya agar pembayaran segera diselesaikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendekatan secara persuasif kepada pihak vendor.
“Selama tiga bulan di Gorontalo kami sudah menempuh berbagai langkah agar unit kendaraan kami segera dilunasi, baik persuasif kepada vendor atau dalam hal ini pihak perusahaan, yang berlangsung selama dua bulan, baik pendekatan, musyawarah, negosiasi, tapi tidak membuahkan hasil.”tuturnya.
Karena upaya tersebut tidak membuahkan hasil, ia kemudian menemui Ketua Panitia PENAS yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, serta menyampaikan persoalan itu kepada Gubernur Gorontalo.
“Langkah selanjutnya kami menemui ketua panitia PENAS, dalam hal ini kadis pertanian, kami juga sudah menyampaikan aspirasi kami ke Gubernur Gorontalo yang berlangsung di warkop amal.”jelasnya.
Menurut Sumarlin, Gubernur Gorontalo saat itu menyatakan akan mengambil alih penyelesaian persoalan tersebut. Namun, setelah diarahkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), ia mengaku belum memperoleh perkembangan.
“Hingga gubernur menyatakan akan ambil alih dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi kendala oleh pihak vendor hingga kami diarahkan ke kesbangpol namun selama tiga minggu menunggu juga tidak ada perkembangan dari pihak kesbangpol.”terang Nebo.
Ia mengatakan langkah terakhir yang ditempuh adalah mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Provinsi Gorontalo hingga digelar rapat dengar pendapat (RDP).
“Dan langkah terakhir kami ke DPRD Provinsi Gorontalo hingga berakhir di RDP, dan saat ini masih menunggu hasil tindaklanjut dari DPRD.”tuturnya.
Dalam RDP tersebut, kata Sumarlin, terungkap bahwa nilai kerugian tidak hanya dialami pihaknya, tetapi juga penyedia jasa transportasi dan pengemudi lainnya.
“Total kerugian palu satu itu 335 juta, palu dia Rp. 39juta, tidak hanya kami, masih ada juga korban lain yang belum terselesaikan haknya baik tim yang diperbantukan hingga sopir Gorontalo, dan di RDP saat dihitung kan total kerugian mencapai Rp 400 juta lebih atau 500an juta.”tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, PT QDua Sukses Mandiri belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut, Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi.