KOMPARASI.ID – Puluhan massa aksi gelar unjuk rasa di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bonebolango, massa aksi itu tergabung dalam aliansi mahasiswa, pemuda, dan rakyat Bone Bolango bersatu
Massa aksi membawa sebelas tuntutan kepada pemerintah daerah, salah satunya menuntut Bupati Bone Bolango untuk menonaktifkan direktur PDAM Tirta Bonebolango yang dianggap bermasalah (23/11/2023).
Berdasarkan tuntutan massa aksi, terungkap bahwa kinerja PDAM belakangan ini terus bermasalah, mulai dari ketidakjelasan pemasukan dan pengeluaran uang kas PDAM, hutang piutang yang meningkat tanpa klarifikasi peruntukannya, potongan gaji karyawan untuk pinjaman yang tidak dibayarkan, hingga pengurangan karyawan tanpa mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).
Orasi-orasi massa aksi mendapat tanggapan langsung dari Direktur PDAM Tirta Bonebolango, Ahmad Bahri, yang menolak semua tudingan itu. Ia menyatakan bahwa PDAM selalu membayarkan gaji karyawan dan dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tidak ada dasar pada tuduhan tersebut. Kami selalu membayarkan gaji karyawan, bahkan dilengkapi dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya. (23/11/2023)
Meski dihadapkan pada tudingan-tudingan, Ahmad Bahri tetap optimis untuk membenahi dan memajukan perusahaan ke depan.
Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli, menyatakan, apa yang disampaikan massa aksi sedang dalam proses audit, dan hasil audit akan menjadi dasar pengambilan keputusan.
“Usai audit, saya tidak akan berpihak pada siapa pun, melainkan pada kebenaran,” tegas Merlan Uloli.
Terkait pengambilan keputusan, ia menghimbau agar semua pihak mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku, sambil meminta massa aksi untuk mempercayakan proses audit ini dan memberikan waktu untuknya bekerja.
Penulis : Syahrul A Sana'u Editor : Risman
