KOMPARASI.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Perum Bulog di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kunjungan tersebut membahas penguatan ketahanan pangan, khususnya terkait ketersediaan beras dan jagung di Gorontalo.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur SDA Perum Bulog bersama jajaran manajemen.
Dalam pertemuan itu, Manager Bulog, Rahmat Kartolo, memaparkan tantangan yang kini dihadapi Bulog.
Menurutnya, persaingan penjualan pangan secara online oleh pedagang grosir hingga toko kecil telah memengaruhi perputaran ekonomi di daerah, termasuk Gorontalo.
“Kita harus mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya melalui penguatan jalur distribusi dan penyerapan hasil pangan petani,” ujar Rahmat.
Komisi II DPRD menyoroti keresahan masyarakat terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dianggap tidak merata.
Beberapa desa di Gorontalo baru menerima bantuan setelah dua hingga tiga bulan, sehingga menimbulkan potensi kerawanan pangan.
Data penyaluran CBP yang digunakan Bulog saat ini masih mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Menurut DPRD, data tersebut perlu dievaluasi agar penyaluran lebih tepat sasaran.
Selain beras, Gorontalo juga dikenal sebagai salah satu sentra jagung nasional.
Namun, hingga kini Bulog baru mampu menyerap 3.600 ton atau sekitar 13,8 persen dari target nasional sebanyak 1 juta ton.
Untuk beras, meski Gorontalo merupakan daerah produksi besar, distribusinya masih terkendala karena harus berkoordinasi dengan wilayah Sulawesi Utara.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail, menegaskan agar Bulog di Gorontalo tidak lagi bergabung dengan Sulut.
“Gorontalo adalah lumbung pangan. Kami berharap Bulog di Gorontalo bisa berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan Sulut. Sebab, ketika keputusan diambil di Sulut, Gorontalo kehilangan potensi penghasilan hingga Rp7 miliar,” tegas Erwin Ismail.
Komisi II juga menyoroti harga beras di Gorontalo yang sudah menembus Rp850 ribu per karung. Kondisi ini terjadi karena retail menarik stok beras dan enggan menjual langsung ke masyarakat akibat khawatir disalahkan.
Dampaknya, masyarakat semakin kesulitan memperoleh beras dengan harga wajar.
Dalam forum itu, DPRD meminta solusi langsung dari Bulog dan berencana menyurat ke pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mencari jalan keluar.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Perum Bulog kepada rombongan DPRD Provinsi Gorontalo.