KOMPARASI.ID – Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan melakukan kunjungan kerja ke kantor Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Agenda ini digelar untuk memperkuat koordinasi terkait pengelolaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Gorontalo, menyusul meningkatnya keluhan masyarakat terkait ketersediaan energi.
Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, didampingi Ketua Komisi II, Mikson Yapanto, serta jajaran anggota komisi.
Rombongan diterima oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso beserta pejabat Direktorat PPN.
Pertemuan membahas persoalan kelangkaan dan antrean panjang BBM—terutama solar—yang belakangan sering terjadi di hampir seluruh SPBU di Gorontalo.
Pihak Pertamina Patra Niaga memaparkan kondisi pasokan dan distribusi BBM, termasuk langkah penguatan suplai untuk memastikan ketersediaan energi tetap stabil.
Dari koordinasi tersebut, terdapat beberapa poin strategis:
-
Pelayanan BBM di Gorontalo dilakukan melalui dua jalur distribusi, yakni dari kantor pusat Jakarta dan regional Manado.
-
Konsumsi BBM di Gorontalo mencapai 230 ribu kiloliter per tahun untuk memenuhi kebutuhan sekitar 553.320 unit kendaraan (data BPS 2024). Distribusi ini ditopang oleh 44 SPBU aktif, dengan kendaraan roda dua mendominasi penggunaan Pertalite dan Pertamax. Prognosa solar ditetapkan sebesar 42.000 kiloliter per tahun.
-
Tahun ini Pertamina Patra Niaga akan menambah armada kapal berkapasitas 20–30 ribu kiloliter guna memperkuat pasokan untuk kawasan Indonesia Timur.
-
Kebutuhan BBM untuk sektor pertambangan dilayani badan usaha legal non-Pertamina seperti PT AKR, dengan ketentuan tidak boleh menjual kepada pertambangan ilegal.
-
Pajak PBBKB yang menjadi hak daerah selalu dibayarkan oleh Pertamina Patra Niaga kepada pemerintah daerah, sehingga pengawasan dari dinas pendapatan dianggap sangat penting.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa kunjungan ini diarahkan untuk mencari jalan keluar yang konkret dan jangka panjang.
“Kami ingin memastikan masyarakat Gorontalo tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM, terutama solar. DPRD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan,” ujar Ridwan.
Ia juga menjelaskan bahwa antrean solar menjadi perhatian khusus dalam pertemuan tersebut.
Menurut penjelasan Pertamina Patra Niaga, diperlukan konsolidasi data kendaraan bermotor di Gorontalo sebagai dasar pengajuan kuota BBM yang lebih tepat.
Pertamina Patra Niaga juga merencanakan penataan ulang distribusi SPBU dengan memperhatikan jarak dan persebaran yang lebih merata untuk mengurangi penumpukan antrean.
Monitoring kebutuhan BBM akan terus diperbarui dengan proyeksi adanya pertumbuhan konsumsi masyarakat.
Selain itu, ditegaskan perlunya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan solar industri untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Ridwan memastikan DPRD akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah pengawasan dan komunikasi lintas sektor agar permasalahan distribusi BBM dapat diselesaikan secara menyeluruh.