KOMPARASI.ID, TAJUK – Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo yang digelar besok (18/12/25) menjadi momen penting bagi arah partai ke depan.
Musda bukan sekadar proses memilih figur, melainkan ruang menimbang kematangan organisasi dalam merawat demokrasi internal, etika, dan kepentingan jangka panjang.
Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Irwan Hunawa, Fikram Salilama, Meyke Kamaru, dan Ferianto Konio.
Masing-masing memiliki latar belakang dan basis politik yang sah.
Dalam konteks demokrasi internal partai, keberagaman kandidat sejatinya menjadi kekuatan selama prosesnya dijalankan dengan semangat musyawarah dan keseimbangan.
Golkar Kota Gorontalo saat ini berada pada fase yang membutuhkan kepemimpinan stabil.
Tantangan elektoral, konsolidasi kader, serta hubungan dengan pemerintahan daerah menuntut figur yang tidak hanya memiliki legitimasi struktural, tetapi juga kemampuan menjembatani kepentingan politik secara dewasa.
Dalam kerangka itu, posisi Fikram Salilama patut dilihat secara objektif. Sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo, ia telah menjalankan roda organisasi di masa transisi.
Peran ini bukan semata administratif, melainkan strategis menjaga ritme partai tetap berjalan saat kontestasi belum diputuskan.
Relasi politik Fikram dengan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, juga kerap dibaca sebagai faktor penting.
Dalam politik lokal, komunikasi yang terbuka antara partai dan pemerintah daerah bukanlah anomali, melainkan modal untuk memastikan keberlanjutan kebijakan dan posisi politik Golkar tetap relevan.
Di titik ini, stabilitas sering kali lebih dibutuhkan daripada eksperimen politik yang berisiko.
Di sisi lain, beberapa kandidat memiliki fokus dan tanggung jawab yang berbeda di lembaga legislatif. Hal ini tentu sah dan patut dihormati.
Namun Musda seharusnya menjadi ruang jujur untuk bertanya, siapa yang paling siap mencurahkan waktu, energi, dan konsentrasi penuh bagi pembenahan partai di tingkat kota?
Isu-isu teknis seputar konsolidasi kader dan dinamika menjelang Musda sebaiknya tidak dibaca sebagai manuver saling melemahkan, melainkan sebagai pengingat pentingnya menjaga jarak antara proses organisasi dan preferensi personal.
Golkar tumbuh besar karena tradisi kolektifnya, bukan karena dominasi satu kepentingan.
Tajuk ini tidak hendak mengunggulkan atau menyingkirkan siapa pun. Namun Golkar Kota Gorontalo membutuhkan pemimpin yang mampu meredam ketegangan, menyatukan kader, dan memastikan partai bergerak maju dengan irama yang sama.
Dalam konteks itu, empati publik dan kader selayaknya diberikan kepada mereka yang telah memikul tanggung jawab di masa transisi dan tetap berdiri di tengah, menjaga keseimbangan.
Musda akan menghasilkan satu nama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana proses itu memperkuat kepercayaan kader dan masyarakat. Sebab Golkar tidak hanya memilih ketua. Ia sedang memilih arah.
