KOMPARASI.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (26/1/2026).
RDP tersebut menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, mengatakan rapat difokuskan pada pembahasan target prioritas masing-masing OPD di tahun 2026, khususnya pada triwulan pertama.
Menurut dia, DPRD ingin memastikan pelaksanaan program yang telah tertuang dalam APBD Induk 2026 dapat berjalan terukur dan tepat sasaran sejak awal tahun.
“Kami mempertanyakan target prioritas 2026 dan menekankan capaian kinerja sesuai tugas pengawasan Komisi II. Setiap capaian kami harapkan dilaporkan per triwulan agar indikator kinerja bisa terpantau jelas,” ujar Meyke.
Ia menegaskan, tiga bulan pertama menjadi parameter awal untuk menilai keseriusan dan kesiapan OPD dalam merealisasikan program prioritas.
Selain target program, Komisi II juga menyoroti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang melekat pada masing-masing dinas. Meyke menyebut masih terdapat pokir di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang belum terealisasi pada 2025 dan harus segera dituntaskan.
“Pokir yang belum terealisasi tahun sebelumnya harus segera diselesaikan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Di sektor lingkungan, Komisi II menilai peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat strategis, terutama dalam merespons aktivitas pertambangan. Pembahasan mencakup dampak terhadap masyarakat, kualitas udara, kondisi lingkungan, hingga kadar air di wilayah terdampak.
Sementara pada Dinas Kelautan dan Perikanan, perhatian tertuju pada penguatan sektor kemaritiman sejalan dengan visi Agromaritim Gubernur Gorontalo. Salah satu program yang menjadi sorotan ialah program kapal taksi.
“Program kapal taksi akan kami kawal secara serius, mulai dari penganggaran, ketepatan sasaran, hingga implementasinya di lapangan,” kata Meyke.
Secara keseluruhan, Komisi II menegaskan pola pengawasan yang dibangun berorientasi pada output dan hasil terukur. Dengan demikian, pertanggungjawaban kinerja OPD dapat dievaluasi secara objektif sepanjang Tahun Anggaran 2026.
“Kami ingin indikator utama kinerja terlihat jelas dan capaiannya terukur. Itu yang ingin kami pastikan bersama,” pungkasnya.