KOMPARASI.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram AZ Salilama, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar reses di Pasar Liluwo, Kota Gorontalo, Pukul 20.30 WITA. Selasa (3/2/2026).
Sejumlah keluhan yang disampaikan warga mayoritas berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.
Fikram menjelaskan, meski sebagian besar aspirasi tersebut berada di ranah pemerintah kota, seluruh masukan tetap akan ia sampaikan kepada Wali Kota Gorontalo.
Penyampaian aspirasi itu turut disaksikan camat dan lurah setempat agar materi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti secara kelembagaan.
“Karena ini kewenangan pemerintah kota, maka saya akan sampaikan ke Pak Wali Kota. Tugas saya membackup dan membicarakan ini agar bisa dicarikan solusi,” ujar Fikram.
Salah satu aspirasi yang mencuat adalah permintaan pembangunan saluran drainase sepanjang kurang lebih 200 meter di depan rumah warga.
Menurut Fikram, usulan tersebut akan tetap disampaikan meski kemungkinan besar belum bisa direalisasikan tahun ini.
“APBD sudah diketuk, jadi kemungkinan belum bisa tahun ini. Tapi masih ada peluang dibicarakan di perubahan anggaran atau anggaran induk berikutnya,” kata Fikram, yang dikenal dengan julukan master catur itu.
Selain drainase, warga juga menyoroti kondisi Pasar Minggu di Liluwo. Fikram mengungkapkan, persoalan pasar tersebut sudah ia diskusikan dengan Wali Kota Gorontalo, termasuk rencana penataan ulang struktur pintu pasar agar arus keluar masuk pengunjung lebih menarik.
“Sebenarnya Pak Wali ingin memindahkan atau menata ulang secepatnya. Tapi saat ini pemerintah kota masih fokus menggalakkan UMKM,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika penataan pasar masih terkendala efisiensi anggaran, maka perubahan struktur pintu pasar kemungkinan belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
Dalam kesempatan itu, Fikram juga memaparkan berbagai bantuan yang telah direalisasikan sejak 2025 untuk masyarakat Kota Gorontalo, mulai dari beasiswa bagi hampir 200 penerima, bantuan UMKM, bantuan ternak ayam, hingga mesin tempel untuk nelayan.
“Tidak hanya 2025, bahkan sebelum itu juga sudah banyak program yang direalisasikan untuk membantu masyarakat bangkit dari kemiskinan,” kata Fikram.
Namun, untuk tahun 2026, ia mengaku hanya memprogramkan dua unit mesin tempel bagi nelayan.
Keputusan tersebut diambil karena kekecewaannya terhadap sebagian penerima manfaat yang menjual kembali bantuan pemerintah.
“Padahal sudah ada komitmen, bahkan fakta integritas dengan dinas perikanan, bahwa bantuan tidak boleh dipindahtangankan. Tapi di lapangan justru banyak yang dijual,” ungkapnya.
Meski demikian, Fikram menyebut alat yang dijual tersebut masih dibeli oleh nelayan lain.
Artinya, secara tidak langsung bantuan tetap dimanfaatkan di sektor yang sama. Kendati begitu, ia menilai praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal program pemerintah.
“Tujuan pemerintah baik, untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu ini jadi evaluasi. Itu sebabnya di 2026 saya hanya programkan dua unit,” pungkasnya.