KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai bergerak agresif membenahi sistem pendapatan daerah setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir Maret 2026 baru mencapai 21,75 persen dari target tahunan.
Situasi tersebut membuat Pemkab Bone Bolango mulai mengubah strategi pengelolaan pendapatan dengan mengandalkan digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk menekan potensi kebocoran sekaligus memperkuat transparansi.
Langkah itu ditegaskan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) PAD serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Ruang Rapat Sekda, Rabu (08/04/2026).
Menurut Iwan, pola lama dalam pengelolaan pendapatan daerah sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan fiskal yang semakin kompleks.
Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan transformasi berbasis sistem digital agar proses pemungutan lebih efektif dan mudah diawasi.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan pendekatan modern, salah satunya melalui digitalisasi sistem pembayaran agar lebih transparan, akurat, dan mudah diawasi,” ujar Iwan Mustapa.
Meski sektor pajak daerah menunjukkan tren positif, capaian PAD saat ini dinilai belum cukup untuk menopang kebutuhan belanja daerah secara keseluruhan.
Evaluasi pemerintah menunjukkan masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal menggali potensi pendapatan.
Bahkan, beberapa OPD disebut masih mencatatkan realisasi yang rendah dibanding target yang telah ditetapkan.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemkab Bone Bolango menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya melakukan validasi ulang data wajib pajak, memperluas metode jemput bola terhadap potensi pajak yang belum tergarap, hingga memperketat pengawasan lapangan guna meminimalkan celah kebocoran pendapatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memperluas penerapan sistem pembayaran digital seperti QRIS, e-billing, dan e-retribusi di berbagai layanan publik.
Tak hanya fokus pada sumber pendapatan yang sudah berjalan, Pemkab Bone Bolango juga mulai melirik sektor baru sebagai penopang PAD.
Potensi ekonomi kreatif, sektor pariwisata, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan pendapatan baru dalam beberapa tahun ke depan.
Sebagai pendukung, pemerintah daerah turut menyiapkan penyesuaian regulasi terkait pajak dan retribusi secara bertahap, disertai pembenahan kualitas layanan publik.
“Komitmen kami jelas, PAD harus terus meningkat dan berdampak langsung pada pelayanan publik. Ini bukan sekadar angka, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Iwan Mustapa.