Bone Bolango Ubah Strategi Penanganan AIDS, TBC, dan Malaria, Tak Lagi Bergantung Donor

KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai mengubah strategi penanganan AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria (ATM). Penanggulangan tiga penyakit tersebut diarahkan menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah agar program dan layanan tetap berjalan secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah menilai penanganan ATM tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Persoalan tersebut berkaitan dengan kemiskinan, mobilitas penduduk, kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, akses layanan kesehatan, hingga stigma dan diskriminasi.

Arah kebijakan itu disampaikan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango Sri Mulyani Laiijo saat membuka Forum Kemitraan Program Regional Support for Sustainable Health Systems (RSSH) di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, Kamis (27/8/2026).

Menurut Sri Mulyani, pendekatan sektoral berisiko membuat penanganan ATM berjalan sendiri-sendiri dan kurang berkelanjutan, terutama ketika dukungan dari program atau donor berakhir.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong keterlibatan berbagai sektor dalam satu sistem penanganan yang terintegrasi.

“ATM membutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas program, lintas sumber pembiayaan dan berbasis masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Bappeda Jadi Penghubung Antar-Sektor

Dalam pola baru tersebut, Bappeda Litbang Bone Bolango mengambil peran sebagai penghubung sekaligus pengarah agar isu ATM masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Peran itu mencakup sinkronisasi program antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pengarahan dukungan anggaran, pembukaan kemitraan, hingga memastikan pelaksanaan program dapat dipantau berdasarkan data.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan ATM tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPMD, Disdukcapil, pemerintah desa, dunia usaha, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, hingga media didorong mengambil bagian sesuai fungsi masing-masing.

Pemerintah daerah juga menyiapkan skema kemitraan dengan organisasi masyarakat dan komunitas yang selama ini memiliki akses langsung kepada kelompok sasaran.

Salah satu mekanisme yang dijajaki adalah social contracting, yakni kerja sama formal antara pemerintah dan organisasi masyarakat atau komunitas untuk menjalankan layanan tertentu.

Melalui skema tersebut, komunitas dapat dilibatkan dalam edukasi, penjangkauan kelompok sasaran, pendampingan pasien, investigasi kontak, hingga surveilans berbasis masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga layanan yang selama ini dijalankan komunitas agar tidak otomatis berhenti ketika sebuah program donor berakhir.

Sumber Pembiayaan Diperluas

Selain mengubah pola kerja, Pemkab Bone Bolango juga mendorong diversifikasi sumber pembiayaan.

Pembiayaan dapat berasal dari APBD, APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa sesuai ketentuan, dukungan BUMN dan BUMD, CSR atau TJSL, sektor swasta, hingga mitra pembangunan.

Namun, seluruh sumber pendanaan tersebut harus dipadukan melalui perencanaan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dan tetap sesuai regulasi.

Untuk memastikan perubahan strategi tersebut tidak berhenti pada forum, pemerintah daerah menyiapkan model kemitraan melalui tujuh tahapan.

Tahapan itu meliputi pemetaan masalah, sinkronisasi perencanaan, penentuan mitra, penyusunan mekanisme kerja sama, pelaksanaan, monitoring, hingga memperluas praktik yang dinilai efektif.

Lima langkah konkret juga disiapkan, yakni memetakan program dan kebutuhan pembiayaan, mengintegrasikan isu ATM dalam perencanaan daerah, melakukan konsolidasi lintas sektor, menjajaki social contracting, serta menjalankan monitoring bersama.

Sri Mulyani menegaskan ukuran keberhasilan penanganan ATM tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan.

“Keberhasilan program ATM tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa kuat sistem yang kita bangun untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat,” ujarnya.