KOMPARASI.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
Hal itu terlihat dari kunjungan kerja ke salah satu distributor pupuk di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (29/11/2025).
Peninjauan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap rantai distribusi pupuk yang kerap menjadi sorotan menjelang musim tanam.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya mekanisme kompensasi bagi kios maupun distributor.
Ia menilai, perubahan kebijakan harga pupuk sering kali memunculkan persoalan baru ketika stok lama harus dijual dengan harga yang menyesuaikan aturan terbaru.
“Harga lama ada kompensasi dari produsen ke kios, tetap harus turun juga. Kalau tidak ada kompensasi, kasihan mereka. Ada stok lama tiba-tiba turun harga, kalau tidak ada kompensasi mereka rugi,” ujar Ridwan.
Ridwan menegaskan, kompensasi menjadi instrumen penting agar penjualan pupuk di tingkat distributor dan kios tidak menimbulkan kerugian, sekaligus memastikan rantai distribusi tetap berjalan lancar.
Pemerintah daerah, produsen pupuk, hingga penyalur dituntut membangun skema yang adil, terutama saat perubahan kebijakan dilakukan ketika stok lama belum habis.
Selain itu, Komisi II DPRD meminta agar penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran dengan mengacu pada kebutuhan riil petani.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPRD berharap keluhan mengenai kelangkaan, perbedaan harga, hingga distribusi yang tidak merata dapat ditekan.
Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya menyangkut petani sebagai pengguna akhir, tetapi juga seluruh pelaku distribusi.