KOMPARASI.ID – Hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 yang tengah menjalankan misi pengawasan laut kembali menyorot sisi lain dari kerja negara dalam menjaga sumber daya kelautan, risiko operasional yang kerap luput dari perhatian publik.
Pesawat ATR 42-500 dengan registrasi PK-THT, yang dioperasikan PT Indonesia Air Transport (IAT), dilaporkan kehilangan komunikasi pada Sabtu (17/1) siang.
Pesawat tersebut bertolak dari Yogyakarta pukul 08.08 WIB menuju Makassar, sebelum akhirnya sinyalnya menghilang sekitar pukul 12.20 WITA, berdasarkan data pelacakan Flightradar24.
Pada fase akhir penerbangan, pesawat diketahui telah mendekati wilayah pesisir Makassar.
Proses pencarian kini dipusatkan di kawasan pegunungan kapur Bantimurung, Desa Leang-leang, Kabupaten Maros, lokasi yang juga difungsikan sebagai posko Basarnas, menyusul beredarnya foto dan video puing pesawat yang diduga berasal dari ATR 42-500 tersebut.
Basarnas bersama TNI Angkatan Udara dijadwalkan melakukan pencarian lanjutan dengan dukungan helikopter pada Sabtu sore pukul 16.25 WITA.
Dilansir dari idnfinancials.com Direktur Utama Indonesia Air Transport, Adi Triwibowo, mengonfirmasi bahwa pesawat tersebut membawa tujuh kru.
Ia juga memastikan bahwa tim internal perusahaan telah bergerak ke Makassar untuk mengikuti proses pencarian dan penanganan lebih lanjut.
Di luar aspek penerbangan, insiden ini turut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa tiga staf kementeriannya berada di dalam pesawat tersebut untuk menjalankan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara.
Ketiga pegawai tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yakni Feri Irawan sebagai Analis Kapal Pengawas, Deden Mulyana sebagai Penata Muda Tingkat I, dan Yoga Noval selaku Operator Foto Udara.
Sakti menegaskan bahwa misi pengawasan laut merupakan aktivitas rutin KKP, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan pengelolaan perikanan Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, KKP bekerja sama dengan operator penerbangan sipil untuk menjangkau wilayah laut yang luas dan sulit diawasi melalui jalur laut semata.
Namun, ia belum bersedia mengonfirmasi kebenaran temuan puing pesawat maupun logo KKP yang beredar di masyarakat, dengan alasan menunggu hasil resmi dari Basarnas dan otoritas terkait.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa di balik agenda pengawasan dan penegakan kedaulatan laut, terdapat tantangan serius dalam aspek keselamatan dan manajemen risiko operasi udara.
Ketika wilayah pengawasan membentang dari Sabang hingga Merauke, kerja sama lintas sektor dan kesiapan sistem pencarian menjadi faktor krusial yang menentukan bukan hanya keberhasilan misi, tetapi juga keselamatan para petugas di lapangan.