Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

Hari Bhakti Imigrasi ke-76: Imigrasi Gorontalo Perkuat Layanan Publik dan Sinergi Pengawasan Pesisir

KOMPARASI.ID – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-76, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo menggelar kegiatan tasyakuran dengan mengusung tema “Imigrasi Berbhakti, Indonesia Maju”.

Tema tersebut mencerminkan komitmen Imigrasi untuk terus berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelayanan keimigrasian yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Josua Pahala Martua, mengatakan, peringatan HBI ke-76 menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Imigrasi sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara yang selaras dengan program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Peringatan Hari Bhakti Imigrasi bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi atas perjalanan pengabdian Imigrasi sekaligus penguatan komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan,” ujar Josua.

Menurut Josua, kegiatan tasyakuran tersebut juga menjadi wujud rasa syukur atas dedikasi panjang jajaran Imigrasi dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang humanis, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Momentum ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja serta menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Dalam waktu dekat, lanjut Josua, Imigrasi Gorontalo akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan, salah satunya melalui penguatan layanan paspor simpatik.

Baca Juga :  BREAKING NEWS: Hujan Lebat, Talumolo Kembali Dilanda Banjir

Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, Imigrasi Gorontalo akan aktif melakukan layanan jemput bola ke berbagai daerah di Provinsi Gorontalo.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara melalui pelayanan Imigrasi yang mudah dijangkau dan berkualitas,” jelasnya.

Selain peningkatan layanan, Imigrasi Gorontalo juga menindaklanjuti program aksi Menteri melalui penguatan sinergi lintas instansi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan, kata Josua, adalah pembinaan desa pesisir binaan bekerja sama dengan Lanal Gorontalo, dengan fokus pada pencegahan dan penanganan Tindak Kejahatan Bermodus Keimigrasian (TKBM).

Ia menjelaskan, program tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerawanan masuknya warga negara asing (WNA) ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi, khususnya di wilayah perairan.

Menurutnya, pengawasan ini bukan hanya menjadi isu lokal Gorontalo, tetapi juga tantangan nasional.

“Banyak WNA yang mencoba masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur yang sah. Karena itu, kami menggandeng Lanal Gorontalo sebagai mitra strategis untuk memperkuat pengawasan dan menjaga kedaulatan negara,” tegas Josua.

Josua menambahkan, komunikasi dan sinergi antarinstansi sejatinya telah berjalan baik. Namun ke depan, sinergi tersebut perlu diperkuat melalui agenda dan program bersama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Sinergi sudah bagus, komunikasi juga sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita mengagendakan kegiatan bersama agar dampaknya lebih dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Lanal Gorontalo Letkol Laut (P) Hanny Chandra Sukmana, M.Tr.Opsla, menyambut baik kolaborasi antara Imigrasi dan Lanal Gorontalo tersebut.

Baca Juga :  Film 'Lafran Pane' Memukau Ribuan Kader HMI dan KAHMI di Gorontalo 

Menurut Hanny, sebagai aparat penegak hukum di laut, Lanal Gorontalo menilai wilayah perairan Gorontalo memiliki tingkat kerawanan tersendiri karena berbatasan langsung dengan negara seperti Filipina dan Malaysia.

“Ancaman yang perlu diwaspadai salah satunya adalah penyelundupan manusia. Modus operandi kejahatan lintas negara saat ini semakin beragam dan semakin canggih,” ungkap Hanny.

Ia menilai, pembinaan desa pesisir menjadi langkah penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat dalam menangani keberadaan WNA, sehingga tidak terjadi kesalahan penanganan seperti yang pernah terjadi di sejumlah daerah lain.

“Tidak semua wilayah pesisir memiliki pos Lanal. Karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, melapor ke siapa, dan bagaimana prosedur yang benar,” jelasnya.

Hanny mencontohkan beberapa kasus nelayan asal Filipina yang sempat ditemukan hingga wilayah Buol. Dalam kasus tersebut, penanganan dilakukan oleh Imigrasi Palu karena wilayah masuknya berada di Sulawesi Tengah.

Baca Juga :  KPU Launching Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo Meriah dengan Peluncuran Maskot Hiu Paus

Meski demikian, kejadian tersebut menjadi pelajaran penting perlunya mitigasi dan deteksi dini di tingkat masyarakat.

Selain isu perairan, Hanny juga menyoroti perkembangan investasi di Gorontalo, khususnya sektor pertambangan yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja.

Kondisi ini dinilai memiliki potensi kerawanan masuknya tenaga kerja asing secara ilegal jika tidak diawasi dengan baik.

“Pengawasan keimigrasian tidak hanya menyasar wilayah pesisir, tetapi juga pegunungan dan kawasan pertambangan. Ini menjadi fokus bersama ke depan,” tambahnya.

Kolaborasi antara Imigrasi Gorontalo dan Lanal Gorontalo pun mendapat apresiasi.

“Kami bangga dapat digandeng oleh Imigrasi dalam pembinaan desa pesisir. Ini bentuk nyata sinergi antarinstansi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah,” tutup Hanny