KOMPARASI.ID – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo, Rachmat Gobel, mengapresiasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo.
“Semua tertata rapi, bersih, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Gobel saat melakukan kunjungan, Rabu (6/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gobel meninjau langsung sejumlah fasilitas, mulai dari dapur, ruang penyimpanan food tray, ruang pimpinan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Ia juga memastikan standar kebersihan diterapkan ketat, di mana setiap orang yang masuk area produksi wajib mengenakan masker dan penutup kepala.
Kepala SPPG Libuo, Siti Riani Claurenza Polontalo, menjelaskan saat ini pihaknya melayani 927 porsi makanan untuk tiga taman kanak-kanak (TK) dan empat sekolah dasar (SD) di Kelurahan Libuo dan Tuladenggi.
Ke depan, kapasitas layanan ditargetkan meningkat menjadi 1.987 porsi dengan cakupan empat TK dan enam SD.
“Proses kerja dimulai sejak tengah malam. Memasak selesai pukul 05.00 WITA dan distribusi dilakukan mulai pukul 07.00 WITA,” jelas Siti.
Ia menambahkan, SPPG Libuo didukung 30 tenaga kerja yang terbagi dalam beberapa bagian, antara lain persiapan, pengolahan, pemorsian, distribusi, hingga kebersihan.
Pengawasan rutin juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, terutama terkait pengelolaan limbah dan standar higienitas.
Sebagai bentuk dukungan, Gobel menyerahkan bantuan mesin penjernih air untuk meningkatkan kualitas sanitasi. Ia juga menyarankan pemasangan blower di pintu masuk guna meminimalkan kontaminasi debu.
“Gorontalo ini cukup berdebu. Perlu sistem tambahan agar area produksi benar-benar steril,” katanya.
Gobel turut menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan oleh pemerintah daerah guna memastikan standar operasional prosedur (SOP) berjalan optimal.
Ia mengapresiasi langkah BGN yang menempatkan tenaga ahli seperti ahli gizi, kepala dapur, dan akuntan dalam pengelolaan SPPG.
Namun demikian, ia mengingatkan agar SOP tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar diterapkan dan diperbarui secara berkala guna mencegah potensi masalah, seperti keracunan makanan atau penurunan kualitas.
Menurut Gobel, kritik dari masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipandang sebagai masukan konstruktif.
“Program ini sangat baik dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan, pasti ada kekurangan. Kritik harus dilihat sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai bentuk kebencian,” ujarnya.
Kunjungan ini, lanjut Gobel, merupakan bagian dari komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Gorontalo melalui pemenuhan gizi yang baik.
“Ini menyangkut masa depan generasi. Kualitas SDM dimulai dari asupan gizi, kecukupan nutrisi, dan proses pendidikan yang baik. Semua pihak harus terlibat, termasuk masyarakat dalam fungsi pengawasan,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merespons kritik secara bijak dan terukur.
“Kita lihat substansinya, lakukan perbaikan, dan tanggapi secara positif. Tujuannya satu, menghadirkan Indonesia yang lebih berkualitas dan maju,” pungkasnya. (*)