KOMPARASI.ID – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mendorong reformasi cara kerja birokrasi dengan menekankan pentingnya transparansi dan respons cepat dalam menangani persoalan pemerintahan.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri kepala OPD, camat, hingga kepala desa, Ismet menegaskan bahwa pola kerja reaktif yang selama ini terjadi harus segera ditinggalkan.
Ia menilai, akar persoalan birokrasi bukan semata pada kapasitas, melainkan pada lemahnya keterbukaan dan lambannya penanganan masalah.
“Setiap masalah harus diselesaikan secara terbuka, terencana, dan dievaluasi. Jangan menunggu membesar baru ditangani,” tegasnya.
Menurut Ismet, kebiasaan menunda penyelesaian persoalan hanya akan memperbesar risiko, baik secara administratif maupun hukum.
Ia menyebut, banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan sejak awal justru berkembang karena minimnya transparansi.
“Transparansi adalah kunci untuk menekan potensi pelanggaran sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui seremonial semata, melainkan dari konsistensi pemerintah dalam membuka proses, menjelaskan keputusan, dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan.
Selain itu, Ismet juga menyoroti lemahnya koordinasi antarperangkat daerah. Ia menegaskan bahwa koordinasi tidak cukup sebatas komunikasi formal, tetapi harus diwujudkan dalam kecepatan merespons persoalan di lapangan.
“Jangan bekerja sektoral dan menunggu instruksi berjenjang ketika masalah butuh penanganan cepat,” katanya.
Dalam aspek pengawasan, Ismet meminta penguatan sistem kontrol internal sebagai langkah pencegahan. Ia menekankan pentingnya evaluasi rutin yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi alat pengendali kinerja.
“Jangan sampai kita sibuk menjelaskan setelah masalah muncul, tetapi lalai mencegah sejak awal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui proses pelayanan, termasuk kendala yang dihadapi pemerintah.
Rapat koordinasi ini menjadi penanda perubahan arah kerja birokrasi di Bone Bolango menuju sistem yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.
“Kalau kita terbuka sejak awal, kita tidak akan sibuk memadamkan api yang sudah besar,” pungkasnya