KOMPARASI.ID –Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, memberikan analisis yang tajam tentang potensi kehadiran Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terdapat dua sisi yang menarik jika Gibran ikut serta dalam pertarungan politik ini.
Dalam analisisnya, Ahmad menegaskan bahwa menjelang hari pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu Prabowo dan calon presiden yang diusung oleh koalisi PDIP-PPP-Perindo-Hanura, yaitu Ganjar Pranowo, belum menunjukkan tanda-tanda kepastian mengenai siapa yang akan menjadi pasangan cawapresnya.
“Besar kemungkinan Ganjar masih menunggu untuk menentukan cawapres Prabowo, sementara Prabowo sendiri masih bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia cawapres, yang saat ini ditetapkan sebatas 35 tahun.
Jika MK mengabulkan gugatan judicial review (JR) terkait batasan usia cawapres, maka kemungkinan besar Gibran akan menjadi cawapres Prabowo,” kata Ahmad di Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Menurut Ahmad, ada sisi positif dalam pencawapresan Gibran, yaitu sebagai perekat dalam proses negosiasi yang kompleks di dalam Koalisi Indonesia Maju, terutama dalam perdebatan antara Golkar dan PAN yang berharap memiliki Erick Tohir sebagai cawapres. Pencawapresan Gibran juga dapat menjadi alat politik untuk merayap dan mempengaruhi basis pendukung Ganjar Pranowo di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PDIP.
Namun, sebaliknya, Ahmad juga mengingatkan bahwa pencawapresan Gibran berpotensi menciptakan ketegangan antara kubu Prabowo dan PDIP, yang mungkin akan merasa diabaikan dan dikhianati oleh keluarga Jokowi.
“Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Boby, dan juga Jokowi sendiri di PDIP,” ujar Ahmad dilansir dari cnbcindonesia.com
Sementara itu, menurut Ahmad, saat ini pencawapresan Gibran tampaknya menjadi sorotan rival politik Jokowi, yang mengangkat narasi “politik dinasti.” Narasi ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai senjata efektif dalam menggugat legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Jokowi, sekaligus merusak strategi pencapresan Prabowo.
Hal ini karena putusan MK dan deklarasi pasangan Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai perwujudan ambisi besar Jokowi yang mencakup upaya mewujudkan presiden selama tiga periode, penundaan Pemilu, serta penguatan posisi anak-anaknya dalam politik nasional.
“Lebih jauh, narasi ‘politik dinasti’ yang terkait dengan pasangan Prabowo-Gibran ini juga berpotensi digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan, yang mungkin dihubungkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK.
Jika PDIP bereaksi tajam dan berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang saat ini menjadi saingan kekuasaan, maka kemungkinan besar hal ini bisa membuka peluang untuk memicu proses pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Jokowi,” kata Ahmad.
Dalam konteks Pilpres, dia juga menegaskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran bisa menjadi pendorong persatuan musuh-musuh politik Jokowi, termasuk PDIP, dalam usaha perlawanan terbuka terhadap pemerintahan Jokowi dengan harapan mengalahkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Ini adalah saat di mana pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menjadi sangat penting dan relevan, sebagai langkah awal untuk membuka kemungkinan kerja sama politik di putaran kedua Pilpres 2024 jika Jokowi dianggap telah melampaui batas dalam menjalankan kekuasaannya,” ujarnya.
