KOMPARASI.ID – Kenaikan harga beras di pasaran yang meroket naik menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sejumlah langkah kebijakan telah disusun guna menekan lonjakan harga tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bone Bolango, Yusbar Ismail, menjelaskan bahwa sejak November 2023 hingga Februari 2024, pihaknya telah gencar melakukan gerakan pasar murah di sejumlah desa dan kecamatan di wilayah Bone Bolango.
“Adapun jenis bahan pokok yang diperjualbelikan pada pasar murah ini termasuk beras, minyak kelapa, dan gula pasir, yang kami kerjasamakan dengan Bulog,” kata Yusbar Ismail dalam rapat bersama Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, pada Kamis (29/2/2024).
Yusbar juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Bulog untuk meminta kelanjutan kegiatan pasar murah hingga bulan Ramadan.
“Alhamdulillah, Bulog menyetujui hal ini. Insya Allah, juga pada tanggal 6 Maret 2024, akan ada gerakan pasar murah secara nasional yang diikuti oleh provinsi dan kabupaten/kota,” ungkap Yusbar.
Selain gerakan pasar murah, Yusbar menambahkan bahwa bantuan beras cadangan pemerintah untuk bulan Februari 2024 akan disalurkan kepada 18.225 warga penerima pada Senin, 4 Maret 2024, dengan total beras sebanyak 182.250 kilogram.
“Untuk penyaluran bulan Maret, kami berharap bisa disalurkan pada pertengahan bulan Ramadan,” jelasnya.
Yusbar menjelaskan bahwa kenaikan harga beras ini disebabkan oleh pergeseran waktu tanam padi secara nasional, yang mengakibatkan kenaikan harga di sejumlah wilayah.
Namun, ia optimis bahwa kenaikan harga beras di Kabupaten Bone Bolango dapat ditekan seiring dengan masuknya masa panen pertama padi di akhir Maret 2024 dan puncak panen pada bulan April.
“Insya Allah, kondisi tanaman padi kita dalam keadaan sehat dan memberikan hasil yang sangat baik untuk kita semua,” harapnya.
Di sisi lain, Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, menegaskan bahwa langkah dan kebijakan yang diambil untuk menekan harga beras harus konsisten dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ia berharap bahwa keputusan ini dapat membantu masyarakat di daerah tersebut dalam menekan lonjakan harga beras.
“Penyaluran bantuan maupun pelaksanaan pasar murah harus didasarkan pada data yang jelas agar dapat merata bagi mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
