KOMPARASI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat mencatat angka inflasi Kabupaten Gorontalo berada pada angka 0.61persen periode Minggu ke- 4 bulan September 2024.
Hal ini terungkap dalam rapat Koordinasi pembahasan langkah konkret pengendalian Inflasi Di Daerah Tahun 2024 secara daring dengan BPS pusat kerjasama sensus ekonomi serta Kemendagri, Rabu (2/10/2024).
“Data BPS Pusat bahwa Kabupaten Gorontalo trend inflasi membaik. Artinya Inflasi menurun tercatat 0.61 persen,” kata Bupati Gorontalo Syukri Botutihe ditemui usai kegiatan tersebut.
Kendati demikian, lanjut Syukri, capaian ini harus ditingkatkan lagi, sehingga perlu ada langkah kongkrit lagi untuk mencapai harapan yang lebih baik lagi.
“Memang trendnya menurun bagus, tapi posisinya masih menengah,” ujarnya.
Baca Juga : Pempov-Pemkab Gorontalo Bertemu, Bahas Penurunan Angka Kemiskinan dan Stunting
Syukri Botutihe mengatakan bahwa ada dua komponen yang harus diintervensi secara intens.
“Komponen pertama yang dihasilkan langsung di daerah ini misalnya beras dan lain lain, sedangkan komponen kedua di sektor pertanian yang kita tidak hasilkan,” ungkap Syukri.
“Misalnya bawang merah datang dari luar daerah yang ujungnya mobile ke Sulawesi utara (Sulut),” ujarnya.
Menurutnya, apabila Sulut mengalami inflasi yang cukup tinggi, berarti ada kenaikan harga. Kondisi tersebut akan membuat bawang merah dari Gorontalo akan di jual di sana.
“Oleh sebab itu komponen yang mobile atau distribusi – distribusi yang rawan seperti bawang merah harus kita antisipasi,”imbuhnya.
Lebih lanjut Syukri mengatakan, saat ini kondisi APBD lebih besar terserap dibelanja operasional, yang mencapai 69 persen.
Baca Juga : Pj Sekda Kabgor Jelaskan Peran Penting BPD dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Desa
Sehingga hanya 30 persen belanja pembangunan dan komponen seperti ini sehingga ruang fiskal kecil.
“Sehingga kedepan, mungkin harus merubah sistem. Kita coba prioritaskan perkuat pemerintah di tingkat desa dan kecamatan,” kata Syukri.
Dirinya juga meminta Alokasi Dana Desa (ADD) untuk diformulasikan guna mengatasi Inflamasi.
“Di desa ada dana ADD, coba kita formulasikan itu untuk mengatasi inflasi kemudian porsi di Pemda coba kita perkuat di tingkat desa dan kecamatan,” imbuhnya.
“Mungkin ini salah satu upaya mengatasi dengan kondisi keterbatasan keuangan. Kedepan mobilisasi pergerakan ekonomi memberdayakan belanja di tingkat desa dan kecamatan,” tandasnya.(*)
