Bawaslu Gorontalo Petakan Indikator Kerawanan TPS untuk Antisipasi Pungut Hitung Pemilu 2024

KOMPARASI.ID – Pemilu serentak 2024 semakin mendekat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Gorontalo tengah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kelancaran pemungutan suara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan di 2.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh provinsi.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, mengungkapkan bahwa pemetaan ini dilakukan selama enam hari pada 10-15 November 2024, dengan melibatkan 729 kelurahan dan desa dari enam kabupaten/kota.

Hasilnya, Bawaslu mengidentifikasi 23 indikator kerawanan yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilu, seperti masalah pada pemilih disabilitas, pemilih yang tidak memenuhi syarat, hingga pemilih yang pindah domisili.

Menurut Idris, kerawanan ini juga mencakup masalah teknis dan logistik, seperti pemungutan suara ulang (PSU), gangguan jaringan internet, dan pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bawaslu menyoroti empat indikator utama yang perlu menjadi perhatian serius:

1. Pemilih Disabilitas di DPT, Jumlah TPS yang mencatatkan pemilih dengan disabilitas cukup signifikan di berbagai daerah.
2. Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, Termasuk pemilih yang sudah meninggal atau menjadi anggota TNI/Polri.
3. Pemilih Pindahan, Masalah verifikasi data pemilih pindah domisili (DPTb) menjadi isu utama di beberapa daerah.
4. KPPS Luar Domisili, Beberapa TPS menghadapi tantangan dengan KPPS yang berasal dari luar domisili TPS.

Selain itu, terdapat pula kerawanan terkait riwayat PSU, kendala jaringan internet, serta potensi pemilih yang terdaftar namun tidak tercatat di DPT.

Untuk mengatasi berbagai kerawanan tersebut, Bawaslu menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat.

Idris mengungkapkan bahwa selain pemetaan, Bawaslu juga fokus pada pengawasan aktif di seluruh TPS, dengan memperhatikan logistik pemilu dan menjaga netralitas penyelenggara.

“Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di TPS yang teridentifikasi rawan,” kata Idris.

Bawaslu juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk meminimalisir potensi gangguan, seperti politik uang dan politisasi isu SARA yang masih menjadi masalah di lapangan.

Bawaslu mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam kelancaran pemilu. Masyarakat dapat melapor melalui posko pengaduan, baik secara online maupun offline, jika menemukan pelanggaran atau indikasi kerawanan yang terjadi di TPS. Bawaslu memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk menjaga integritas pemilu.

Kata Idris, Bawaslu juga telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi kerawanan.

Beberapa di antaranya adalah memastikan distribusi logistik yang tepat waktu dan menjaga kelancaran penghitungan suara.

Dari pemetaan yang dilakukan, Bawaslu menemukan sejumlah TPS rawan di seluruh provinsi, yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Beberapa temuan signifikan meliputi:

• TPS dengan Pemilih Disabilitas Terdaftar, Tercatat ada 1.389 TPS di beberapa daerah dengan pemilih disabilitas.
• TPS dengan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, Ada 990 TPS yang mencatatkan pemilih yang sudah meninggal atau beralih status menjadi anggota TNI/Polri.
• TPS dengan Pemilih Pindahan, 779 TPS tercatat menghadapi potensi masalah dalam verifikasi data pemilih pindah domisili.
• TPS dengan KPPS Luar Domisili, 522 TPS teridentifikasi memiliki KPPS yang berasal dari luar domisili.
• Riwayat PSU, 360 TPS di Gorontalo tercatat pernah melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu sebelumnya.

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah masalah jaringan internet di TPS, kerusakan logistik, hingga TPS yang berada di wilayah rawan bencana dan konflik.

Bawaslu Provinsi Gorontalo siap menghadapi tantangan pemilu dengan langkah-langkah antisipasi yang matang. Dengan melibatkan semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat, hingga masyarakat, diharapkan Pemilu 2024 dapat berlangsung secara aman, adil, dan demokratis.