KOMPARASI.ID – Tradisi halal bihalal di Indonesia menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan sosial, termasuk di antara para tokoh politik yang kerap berbeda pandangan.
Momentum ini dimanfaatkan Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, untuk menegaskan bahwa perbedaan politik seharusnya tidak menjadi penghalang bagi silaturahmi.
“Silaturahmi adalah bagian dari budaya kita. Saya bersilaturahmi dengan masyarakat, lingkungan sekitar, teman, keluarga, dan beberapa pejabat Pemerintah Provinsi yang turut hadir. Ini sudah menjadi kebiasaan kita, saling berkunjung dan mempererat hubungan,” ujar Ridwan.
Sebagai bagian dari tradisi ini, Ridwan juga mengunjungi beberapa tokoh penting seperti Gusnar Ismail, Ida Syahidah, dan Thomas Mopili, figur yang diketahui memiliki pandangan politik berbeda dengannya.
Namun, bagi Ridwan, politik seharusnya menjadi ruang diskusi, bukan pemisah antarindividu.
Dalam politik, perbedaan itu wajar. Justru harus menjadi ajang pertukaran gagasan, bukan permusuhan.
“Jika kita memahami politik dengan baik, kita akan menyadari bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika demokrasi, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan secara personal.”
Ridwan juga menyoroti keunikan tradisi halal bihalal di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain, termasuk di Timur Tengah.
“Di Arab Saudi, misalnya, setelah Lebaran, orang-orang langsung kembali ke rumah masing-masing. Sementara di Indonesia, halal bihalal bisa berlangsung hingga tujuh hari. Di Gorontalo, bahkan ada perayaan khusus seperti Hari Raya Ketupat di Kampung Jawa,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa tradisi ini perlu dijaga karena mengandung nilai-nilai kebersamaan, perdamaian, dan kegembiraan yang mempererat hubungan masyarakat.
“Budaya silaturahmi ini harus tetap lestari. Setelah Open House ini, kami juga akan menggelar perayaan Hari Raya Ketupat di Tolinggula,” tutup Ridwan.