KOMPARASI.ID – Persoalan infrastruktur rusak, banjir lingkungan, dan beban iuran BPJS mandiri menjadi keluhan utama warga yang disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, saat menggelar reses di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Jumat (24/10/2025).
Dalam reses masa persidangan pertama tahun 2025–2026 itu, warga memaparkan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satunya, kondisi jalan lingkungan yang rusak parah dan kerap tergenang air ketika hujan deras.
Sumbatan pada saluran air memperburuk keadaan, membuat beberapa kawasan pemukiman menjadi langganan banjir.
“Kalau hujan sedikit saja, air langsung naik karena selokan tidak berfungsi. Jalan pun makin hancur,” kata salah seorang warga.
Menanggapi itu, Hamzah menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo agar masalah tersebut mendapat perhatian.
“Saluran air dan jalan itu memang kewenangan pemkot, tapi insyaallah saya akan koordinasikan agar bisa segera ditangani,” ujar Hamzah.
Selain infrastruktur, aspirasi terkait pendidikan juga mengemuka. Sejumlah orang tua berharap adanya bantuan beasiswa untuk anak mereka.
Hamzah mengungkapkan bahwa tahun ini dirinya telah menyalurkan bantuan beasiswa kepada 25 penerima, meski diakui jumlahnya terbatas.
“Memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran sekarang terbatas. Tapi insyaallah saya akan tetap perjuangkan agar lebih banyak lagi yang bisa terbantu,” ucapnya.
Keluhan lain datang dari peserta BPJS mandiri yang merasa terbebani iuran, padahal kondisi ekonomi mereka sudah sulit. Beberapa berharap bisa dialihkan ke program bantuan pemerintah.
“Saya sudah tidak kerja, tapi masih disuruh bayar BPJS mandiri. Katanya bisa dialihkan ke BPJS pemerintah, tapi sampai sekarang belum juga,” ungkap seorang warga.
Menanggapi hal ini, Hamzah menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti langsung kepada pihak BPJS Kesehatan Gorontalo.
“Ini harus kita perjuangkan bersama. Jangan sampai warga yang benar-benar tidak mampu tetap ditagih iuran. Negara wajib hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi semua,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Hamzah juga menerima laporan terkait kondisi SDN 91 Sipatana yang dinilai berisiko bagi keselamatan siswa karena tidak memiliki bahu jalan yang aman.
“Ini juga akan saya koordinasikan dengan pemerintah kota agar segera ada solusi. Saya pun akan koordinasikan dengan dinas perhubungan provinsi apakah itu benar adalah jalan provinsi. Minimal di situ harus dipasang rambu-rambu. Anak-anak harus dijamin keselamatannya,” kata Hamzah.
Selain itu, sektor UMKM juga mendapat perhatian. Hamzah menyebut telah menyalurkan bantuan kepada 278 kepala keluarga yang memiliki usaha mikro di wilayah Kota Gorontalo.
“Memang tidak semua langsung bisa dapat, tapi pasti saya perjuangkan terus agar bantuan bisa menyentuh lebih banyak pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Reses tersebut ditutup dengan dialog terbuka antara Hamzah dan warga.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah penting bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara nyata.
“Bagi saya, reses bukan sekadar agenda rutin, tapi wadah untuk mendengar langsung aspirasi rakyat. Semua masukan ini akan saya bawa ke rapat-rapat pembahasan agar benar-benar ada tindak lanjutnya,” pungkasnya.