Labkesmas Gorontalo Resmi Beroperasi, DPRD Siap Awasi dan Dorong Layanan Kesehatan

KOMPARASI.IDAnggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sri Darsianti Tuna, menilai pengresmian Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas ) Provinsi Gorontalo sebagai langkah strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan di provinsi gorontalo.

Labkesmas Provinsi Gorontalo yang resmi beroperasi ini berstatus laboratorium level tiga, level tertinggi dalam sistem layanan laboratorium kesehatan.

Struktur ini menempatkan laboratorium level satu di puskesmas, level dua di kabupaten/kota, dan level tiga di tingkat provinsi sebagai pusat rujukan pemeriksaan lanjutan.

Menurut Sri Darsianti , meski saat ini Labkesmas baru memiliki satu lantai, kapasitas layanannya sudah cukup signifikan

Laboratorium ini mampu melayani hingga 40 parameter pemeriksaan yang dapat diakses oleh seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Gorontalo.

“Kehadiran Lapkesmas ini bukan sekadar bangunan, tetapi upaya memperbaiki sistem rujukan laboratorium yang selama ini tidak merata, terutama ketika fasilitas primer seperti puskesmas dan klinik belum memiliki kelengkapan pemeriksaan,” ujarnya.

Lebih jauh, dr. yanti menyoroti dimensi ekonomi dari pengoperasian Labkesmas.

Ia berharap fasilitas ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo yang saat ini masih berada di kisaran Rp973 juta

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Temui Dirjen Perhubungan Udara, Dorong Status Embarkasi Haji dan Perluasan Bandara

Dengan optimalisasi layanan dan kerja sama lintas fasilitas kesehatan, Labkesmas diyakini dapat menjadi sumber PAD baru mulai 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Namun, ia menegaskan, orientasi peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Standar mutu layanan, keterjangkauan biaya, dan keberpihakan kepada masyarakat harus tetap menjadi prinsip utama pengelolaan Labkesda

“Kita ingin laboratorium ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan biaya pemeriksaan yang lebih terjangkau, dibandingkan laboratorium swasta, namun tetap memenuhi standar kualitas,” katanya.

Ke depan, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong percepatan pembangunan lantai dua Labkesmas

Salah satu target penambahan bangunan diproyeksikan untuk menghadirkan layanan pemeriksaan patologi anatomi, selama ini masih menjadi kekosongan layanan penting di daerah provinsi Gorontalo terutama di RS Hasri Ainun Habibie

dr. Yanti mengaitkan urgensi patologi anatomi dengan arah kebijakan RS Ainun sebagai rumah sakit milik pemerintah provinsi yang diprioritaskan sebagai pusat layanan kanker.

Pemeriksaan patologi anatomi merupakan penunjang krusial dalam diagnosis dan penanganan kanker.

“Kami sudah membicarakan hal ini dengan Gubernur dan Kepala Dinas. Insya Allah, layanan patologi anatomi akan direncanakan dan direalisasikan segera untuk menunjang RS Ainun sebagai pusat rujukan kanker di Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.

Sebagai lembaga pengawasan, DPRD khususnya Komisi IV, berkomitmen tidak hanya mengawasi, tetapi juga mensupport keberlanjutan pembangunan dan operasional Labkesmas

Sri Darsianti yang juga berprofesi sebagai dokter dan pengelola klinik, menyatakan akan mengajak klinik-klinik yang tergabung dalam asosiasi klinik di Gorontalo untuk menjalin kerja sama dengan Labkesmas sebagai support terhadap program pemerintah provinsi

Ia menambahkan, kerja sama ini sangat relevan dengan pelaksanaan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), di mana pemeriksaan laboratorium rutin dilakukan setiap enam bulan bagi pasien penyakit kronis di puskesmas dan klinik.

“Jika program-program seperti Prolanis terhubung dengan Labkesmas, maka manfaatnya berlapis, pelayanan lebih terintegrasi, masyarakat terbantu, dan PAD juga meningkat,” ujarnya.

Untuk pembiayaan, pembangunan Labkesmas tahap awal disebut bersumber dari Kementerian dengan nilai sekitar Rp15 miliar, sementara rencana pembangunan lantai dua dianggarkan sekitar Rp17 miliar dari pemerintah pusat.

DPRD Provinsi Gorontalo, katanya tetap siap mendukung rencana gubernur untuk memacu terus kekurangan-kekurangan untuk peningkatan pembangunan di sektor kesehatan termasuk, pengadaan alat kesehatan yang dapat disupport melalui APBD provinsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *