KOMPARASI.ID – Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPTD TPI Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo saat melaksanakan kegiatan reses di lokasi tersebut, Senin (2/2/2026).
Tim Reses Daerah Pemilihan (Dapil) VI Boalemo–Pohuwato menilai turunnya PNBP dipicu lemahnya pengawasan serta belum optimalnya sistem pelaporan produksi perikanan. Aktivitas pendaratan dan pembongkaran ikan masih banyak dilakukan di luar TPI Tilamuta, sehingga sebagian hasil tangkapan tidak tercatat dan berdampak langsung pada penerimaan negara.
Anggota Tim Reses Dapil VI, Limonu Hippy, menegaskan seluruh aktivitas pendaratan ikan harus dipusatkan di TPI Tilamuta.
“Sentralisasi pendaratan penting untuk memaksimalkan pengawasan dan pencatatan produksi. Ini juga berpengaruh terhadap penilaian pemerintah pusat atas kinerja pelabuhan perikanan, terutama dalam pengusulan program pengembangan,” ujarnya.
Rompong Nelayan Ganggu Jalur Pelayaran
Selain persoalan PNBP, tim reses turut menyoroti penataan ruang laut. Mereka menemukan banyak rompong nelayan yang tidak tertata dan dinilai mengganggu jalur pelayaran kapal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
Pihak UPTD TPI Tilamuta menjelaskan, penurunan produksi ikan juga dipengaruhi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang membatasi jumlah dan wilayah tangkapan.
Dari sekitar 22 unit kapal yang sebelumnya beroperasi, kini tersisa sekitar 15 unit kapal aktif. Sistem pendataan produksi pun masih mengandalkan data internal, sehingga membutuhkan penguatan dan integrasi agar lebih akurat dan transparan.
DPRD Dorong Profesionalisme Pengelola
Dalam pertemuan tersebut, DPRD mendorong peningkatan profesionalisme pengelola TPI melalui studi banding dan pembelajaran dari pelabuhan perikanan lain yang dinilai berhasil dalam tata kelola dan optimalisasi pendapatan.
Kunjungan reses dipimpin Ketua Tim Reses Djoni Dalanggo dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
La Ode mengatakan, pemilihan Pelabuhan Perikanan Tilamuta sebagai lokasi reses didasari dua persoalan utama yang dihadapi nelayan, yakni distribusi BBM jenis solar serta penurunan hasil tangkapan ikan.
Ia mengungkapkan, program paket solar nelayan belum berjalan optimal meski telah tersedia anggaran sekitar Rp 300 juta.
Selain itu, penurunan hasil tangkapan juga dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem serta berkurangnya jumlah kapal yang beroperasi.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boalemo dan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Tim Reses Dapil VI, Anas Jusuf, menegaskan reses merupakan momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Seluruh masukan yang diterima, kata dia, akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD.
Dengan pelaksanaan reses di berbagai titik selama delapan hari ke depan, DPRD Provinsi Gorontalo berharap persoalan sektor perikanan di Kabupaten Boalemo dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berpihak pada nelayan dan masyarakat.