Jalan Tulabolo-Pinogu Masih Tunggu Persetujuan Menteri Kehutanan, Pemkab Bone Bolango Siapkan Dokumen

KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai menyiapkan berbagai kebutuhan teknis untuk mempercepat pembangunan ruas jalan Tulabolo-Pinogu. Namun, realisasi proyek tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Kehutanan.

Pemerintah daerah berharap persetujuan Menteri Kehutanan dapat terbit dalam satu hingga dua bulan ke depan. Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting karena pembangunan ruas jalan berkaitan dengan kawasan yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan.

Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan, pemerintah daerah mulai menyusun langkah percepatan setelah Surat Keputusan Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Infrastruktur diterbitkan.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi perdana tim tersebut, Kamis (30/7/2026), yang dirangkaikan dengan audiensi bersama Direktur Jenderal Perencanaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan.

“Kita mulai menyusun langkah-langkah percepatan setelah terbitnya SK Tim Percepatan. Fokus kita adalah menyiapkan seluruh kebutuhan agar proses pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu dapat berjalan sesuai tahapan,” ujar Iwan.

Menurut dia, hasil audiensi dengan Kementerian Kehutanan memberikan sinyal positif terhadap rencana pembangunan jalan yang selama ini dinantikan masyarakat Pinogu.

“Alhamdulillah, hasil audiensi memberikan sinyal yang baik. Mudah-mudahan dalam satu hingga dua bulan ke depan persetujuan dari Menteri Kehutanan dapat segera terbit,” katanya.

Dokumen Disiapkan Sambil Menunggu Persetujuan

Sambil menunggu persetujuan pemerintah pusat, Pemkab Bone Bolango tidak ingin proses persiapan pembangunan berhenti.

Iwan mengatakan pemerintah daerah akan menyelesaikan berbagai dokumen teknis dan administrasi yang diperlukan sebagai bagian dari tahapan pembangunan.

Pemkab Bone Bolango juga mengusulkan agar ruas Tulabolo–Pinogu dapat masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Usulan tersebut diharapkan dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Menurut Iwan, kebutuhan pembangunan jalan menuju Pinogu membutuhkan kerja sama lintas pemerintahan. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat diharapkan berbagi peran, baik dalam pembiayaan maupun pengelolaan lingkungan.

“Prinsipnya adalah kolaborasi. Pembiayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau provinsi, tetapi juga didukung pemerintah pusat. Begitu pula pengelolaan lingkungan akan dilakukan secara bersama agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujar Iwan.

Ruas Tulabolo-Pinogu selama ini menjadi salah satu akses yang diharapkan dapat mengurangi keterisolasian wilayah Pinogu. Karena itu, pemerintah daerah kini berupaya memastikan seluruh persyaratan dipenuhi agar ketika persetujuan dari pemerintah pusat diterbitkan, proses pembangunan dapat segera dilanjutkan.