Sekda Bone Bolango: Penyerapan Anggaran Tinggi Tak Otomatis Pembangunan Berhasil

KOMPARASI.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa tingginya penyerapan anggaran tidak otomatis menandakan keberhasilan sebuah program pembangunan daerah. Menurut dia, indikator utama keberhasilan pembangunan terletak pada pencapaian target kinerja, penyelesaian masalah riil di masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

Pernyataan itu disampaikan Iwan saat menjadi pembicara kunci dalam Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang digelar Bappeda Litbang Bone Bolango di Hotel Aryaduta, Manado, Selasa, 13 Oktober 2026.

Iwan mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata. “Jangan sampai aparatur hanya fokus menyelesaikan kegiatan dan laporan, sementara hasil pembangunan belum menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, fungsi pengendalian dan evaluasi harus dijadikan instrumen penguji keterhubungan antara perencanaan, alokasi anggaran, pelaksanaan, dan hasil di lapangan. Penilaian program tidak boleh bertumpu pada besarnya dana yang dihabiskan.

Tantangan nyata tersebut, kata Iwan, terlihat dari upaya penanggulangan kemiskinan di Bone Bolango. Meski tingkat kemiskinan turun dari 14,80 persen pada Maret 2024 menjadi 13,16 persen pada Maret 2025, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi.

“Bone Bolango memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan sumber daya alam. Potensi ini harus diterjemahkan menjadi program terintergrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia membeberkan sejumlah masalah klasik yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari ketidakselarasan antara perencanaan dan penganggaran, kesenjangan antara realisasi kegiatan dengan indikator kinerja, hingga masalah akurasi data antarperangkat daerah.

Selain itu, Iwan menyoroti temuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menegaskan, rekomendasi dan catatan evaluasi tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas. Setiap temuan harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi konkret, lengkap dengan penanggung jawab dan tenggat waktu penyelesaian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Iwan menginstruksikan seluruh perangkat daerah memegang lima komitmen bersama:

1. Satu Target: Menyelaraskan seluruh program dengan prioritas pembangunan daerah.

2. Satu Data: Menggunakan data yang valid dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan.

3. Satu Gerak: Memperkuat kolaborasi dan koordinasi lintas sektor.

4. Satu Tindak Lanjut: Memastikan setiap masalah memiliki rencana aksi korektif dan penanggung jawab yang jelas.

5. Satu Hasil: Mengarahkan seluruh sumber daya dan anggaran untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Dengan pengendalian dalam satu siklus utuh—mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut—persoalan dapat terdeteksi lebih dini dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” tuturnya.(*)