KOMPARASI.ID – Persoalan ganti rugi atas kecelakaan truk kontainer yang menghancurkan rumah Abdul Rahman Pakaya di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, belum juga tuntas.
Meski telah melalui dua tingkat peradilan, PT Mitra Lintas Barito Logistik disebut belum memenuhi kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban.
Terbaru, Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Putusan Nomor 63/PDT/2026/PT GTO tertanggal 18 November 2026 kembali menyatakan PT Mitra Lintas Barito Logistik bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami Abdul Rahman Pakaya.
Dalam putusan yang dibacakan pada 18 November 2026 tersebut, Pengadilan Tinggi Gorontalo menetapkan ganti kerugian materiil sebesar Rp626.405.000.
Nilai ini mengalami perubahan dari putusan Pengadilan Negeri Limboto sebelumnya sebesar Rp820.583.600 melalui Putusan Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Lbo tertanggal 8 September 2026.
Perkara ini bermula dari kecelakaan truk kontainer bernomor polisi DM 8908 BA pada 5 Desember 2025. Kendaraan tersebut menabrak rumah milik Abdul Rahman Pakaya hingga menyebabkan kerusakan berat pada bangunan dan sejumlah harta benda milik keluarga korban.
Tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Limboto, PT Mitra Lintas Barito Logistik kemudian mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi Gorontalo tetap menguatkan pertanggungjawaban hukum perusahaan, meskipun mengubah besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.
Kuasa hukum Abdul Rahman Pakaya dari Firma Hukum Iustitiae Firmus Law Associates menilai putusan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajiban terhadap korban.

Mereka mendesak PT Mitra Lintas Barito Logistik menunjukkan itikad baik dengan membayar ganti kerugian sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan.
“Sudah dua tingkat pengadilan menegaskan tanggung jawab hukum perusahaan. Pertanyaannya sekarang sederhana: sampai kapan korban harus menunggu? Jangan sampai perusahaan begitu aktif memperjuangkan kepentingannya melalui proses hukum, tetapi justru lamban dalam memperjuangkan pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban,” kata Abdul Rahman Pakaya.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai nilai ganti rugi ratusan juta rupiah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan pemulihan hak masyarakat yang terdampak aktivitas operasional perusahaan.
“Bagi perusahaan, angka ratusan juta rupiah mungkin dipandang sebagai persoalan keuangan. Tetapi bagi korban, yang dipertaruhkan adalah rumah, harta benda, keselamatan keluarga, dan keberlangsungan kehidupan mereka,” tegas Rahman.
Dalam proses persidangan, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban tertanggal 6 Desember 2025 juga menjadi salah satu bagian dari pembuktian perkara. Atas dasar itu, tim kuasa hukum menilai perusahaan semestinya tidak perlu menunggu tekanan maupun langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan kerugian yang dialami klien mereka.
Tim kuasa hukum turut mengacu pada Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur tanggung jawab pemberi kerja atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perkara ini.
” Kami menegaskan tetap menghormati hak perusahaan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hak tersebut dinilai harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap kerugian yang telah dialami klien kami,” Ucap Rahman.
Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara sukarela, tim kuasa hukum menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan setelah memperoleh kepastian mengenai kekuatan hukum tetap perkara tersebut.
“Kami mendesak PT Mitra Lintas Barito Logistik segera menunjukkan itikad baik dan mengambil langkah konkret untuk memenuhi kewajiban ganti kerugian kepada klien kami. Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai tulisan di atas kertas, sementara korban terus menanggung akibatnya,” ungkap Rahman.
Selain mendesak pembayaran ganti rugi, persoalan ini juga dinilai menjadi pengingat bagi perusahaan transportasi dan logistik mengenai tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
” Kami kembali menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan transportasi dan logistik terhadap keselamatan masyarakat di sekitar aktivitas operasionalnya. Sebab, tanggung jawab sebuah perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis, tetapi juga konsekuensi hukum ketika kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain,” tegas Rahman.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari PT Mitra Lintas Barito Logistik terkait putusan pengadilan maupun tuntutan pembayaran ganti kerugian tersebut. Redaksi membuka ruang bagi perusahaan untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel









Leave a Reply