KOMPARASI.ID – Polemik distribusi paket Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo menuai sorotan dari masyarakat penerima manfaat.
Sejumlah warga mengeluhkan kualitas dan kadar gizi makanan yang dinilai tidak sesuai harapan, bahkan terkadang tidak layak dikonsumsi.
Beberapa penerima manfaat mengungkapkan bahwa kondisi makanan yang dibagikan kerap bermasalah.
“Terkadang nasinya keras, tapi hari ini nasi yang dibagikan sudah basih, tahu 1 buah, dan sayur satu sendok makan, di tambah dengan ikan pot dan laksa (seperti sup ikan), jika dilihat-lihat hampir mirip seperti muntah kucing,” ujar salah seorang warga.
Kritik juga diarahkan pada aspek kelayakan konsumsi, terutama bagi anak-anak dan bayi.
“Sebaiknya kse brenti sja in MBG.. krna kadang tdk sesaui dg mknan untuk bayi adakalnya jga tdk bgus untuk di konsumsi yg bayi..”tutur seorang warga.
Menurutnya, akan lebih baik jika bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai. Ia beralasan, ibu rumah tangga lebih memahami kebutuhan gizi anak dan dapat memastikan kebersihan serta kualitas makanan yang disiapkan sendiri di rumah.
Isu ketidaklayakan produk MBG ini tidak hanya menjadi perbincangan di tingkat lokal, tetapi juga mencuat sebagai perhatian lebih luas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bapera Kota Gorontalo, Rivaldi Iriawan Bau, mendesak Ketua DPRD Kota Gorontalo untuk segera menindaklanjuti persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Saya mendesak Ketua DPRD Kota Gorontalo serius menyikapi persoalan ini, bila perlu DPRD Kota Gorontalo turun sidak SPPG yang tidak sesuai SOP dan berikan tindakan tegas sesuai ketentuan. sebab wakil rakyat harus benar-benar serius mengawal keluhan rakyatnya,” tegas Rivaldi.
Ia juga meminta agar Ketua DPRD Kota Gorontalo menjalin koordinasi dengan Pemerintah Kota Gorontalo serta Pemerintah Provinsi Gorontalo guna memperhatikan kondisi distribusi MBG yang terjadi saat ini.
Menurut Rivaldi, program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, terutama dalam mendukung asupan protein dan gizi untuk tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus. Namun, pelaksanaan di lapangan dinilai perlu pengawasan lebih ketat agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat.
“Bukan karena gratis justru yang didapatkan masyarakat tidak sesuai harapan bersama, kadang nasi basih, kadang masih keras, dan hal ini jelas menjadi isu nasional, sebagai orang daerah tentu ini menjadi cambukan bersama,” ujarnya.
Ia pun mendukung laporan Wali Kota Gorontalo ke Badan Gizi nasional yang sebelumnya sudah Pernah di laporkan.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kualitas makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi standar gizi dan layak konsumsi.
“Saya pun meminta dengan hormat kepada Bapak Walikota Gorontalo, agar mendesak proses laporan yang sudah pernah di laporkan ke Badan Gizi nasional, program ini bagus hanya saja kadang yang diberi tidak sesuai untuk pemenuhan gizi ke masyarakat,” tuturnya.
Mencuatnya berbagai keluhan ini, Bapera Kota Gorontalo mengajak pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, serta DPRD, untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
Harapannya, program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut benar-benar menghadirkan manfaat nyata dan tidak menyisakan persoalan baru di akar rumput.