KOMPARASI.ID – Upaya pemberantasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, terus bergulir.
Sejak 2025 hingga November 2026, jajaran Polsek Popayato Barat telah mengamankan tujuh unit alat berat jenis ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Kapolsek Popayato Barat, IPTU Ilham Siplizand, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menekan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukumnya.
Pengamanan tujuh ekskavator itu dilakukan dalam rangkaian penindakan sejak 2025 hingga November 2026. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menangani praktik pertambangan ilegal di Popayato Barat.
Penindakan terbaru dilakukan Polsek Popayato Barat bersama Polres Pohuwato pada 1 Oktober 2026. Operasi tersebut dilanjutkan dengan proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat.
Konsistensi penindakan itu mendapat apresiasi dari Kapolda Gorontalo. Pada 14 Oktober 2026, Kapolda memberikan penghargaan kepada IPTU Ilham Siplizand atas keberhasilannya mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi institusi terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan jajaran kepolisian dalam menangani praktik pertambangan tanpa izin.
Perkara PETI Berlanjut hingga Praperadilan
Penanganan kasus PETI di Popayato Barat tidak hanya berlangsung melalui penertiban di lapangan. Proses hukum terhadap perkara tersebut juga berlanjut hingga Pengadilan Negeri (PN) Marisa.
Pada Senin (16/11/2026), PN Marisa menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tiga pihak terkait tindakan penyidik Satreskrim Polres Pohuwato dalam menangani perkara dugaan PETI.
Ketiga permohonan tersebut masing-masing terdaftar dengan Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Sofyan Nasibu, Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Hendra Baru, dan Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Suyitno.
Permohonan itu berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyitaan dan penetapan tersangka oleh penyidik.
Khusus perkara Hendra Baru, permohonan praperadilan juga mencakup pengujian terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 2 Oktober 2026.
Setelah melalui rangkaian persidangan, hakim tunggal dalam masing-masing perkara memutuskan menolak seluruh permohonan tersebut.
Putusan ini menjadi bagian dari proses pengujian hukum terhadap tindakan penyidik dalam penanganan perkara dugaan pertambangan ilegal di Popayato Barat.
Polres Pohuwato menyatakan menghormati putusan PN Marisa. Kepolisian juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghargaan Kapolda Gorontalo kepada IPTU Ilham Siplizand menjadi apresiasi atas langkah yang telah dilakukan. Sementara itu, putusan praperadilan PN Marisa memperlihatkan bahwa tindakan penyidik dalam perkara tersebut telah melalui mekanisme pengujian hukum.
Polres Pohuwato menegaskan akan terus menjalankan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan.
**Cek berita dan artikel terbaru Komparasi.id dengan mengikuti WhatsApp Channel










Leave a Reply