Dukcapil Bone Bolango Gandeng Bhabinkamtibmas Perluas Identitas Kependudukan Digital

KOMPARASI.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango menggandeng jajaran Bhabinkamtibmas Polres Bone Bolango untuk memperluas penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Personel kepolisian tingkat desa tersebut tidak hanya diwajibkan mengaktivasi IKD, tetapi juga didorong menjadi edukator bagi masyarakat di wilayah tugas masing-masing.

Langkah percepatan ini diawali melalui sosialisasi sekaligus aktivasi IKD massal bagi personel Bhabinkamtibmas di Aula Polres Bone Bolango, Senin, 5 Oktober 2026.

Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman, menyatakan bahwa IKD bukan sekadar memindahkan dokumen KTP fisik ke dalam ponsel pintar. Lebih dari itu, sistem digitalisasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik.

“IKD bukan hanya soal memiliki identitas dalam bentuk digital, tetapi bagaimana identitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempermudah akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk dalam mendukung program perlindungan sosial,” kata Oktavianus.

Menurut Oktavianus, posisi Bhabinkamtibmas sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan warga setiap hari. Dengan membekali polisi desa pemahaman tentang IKD, informasi mengenai pentingnya KTP digital dapat tersampaikan hingga ke tingkat akar rumput.

“Pengetahuan yang diperoleh personel diharapkan diteruskan kepada masyarakat, terutama warga yang masih membutuhkan pendampingan dalam mengoperasikan layanan administrasi kependudukan berbasis digital,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tim teknis Dukcapil Bone Bolango langsung memandu proses aktivasi aplikasi IKD di ponsel para anggota kepolisian.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dukcapil Yeny Nalole, Kasubdit Binpolsus Satpam Ditbinmas Polda Gorontalo AKBP Suliastianto, serta Kasat Binmas Polres Bone Bolango AKP Pranti Natalia Olii.

Oktavianus menegaskan, Dukcapil akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai instansi lintas sektor. Langkah ini dilakukan guna membangun kebiasaan baru masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara cepat, efisien, dan berbasis digital.