Dana Desa Merosot, Sekda Bone Bolango Minta Aparat Tak Pangkas Layanan

KOMPARASI.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah desa untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, pemangkasan alokasi dana desa justru harus direspon dengan penguatan tata kelola keuangan, pengelolaan aset yang cermat, serta penggalian Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pesan tersebut disampaikan Iwan saat menghadiri agenda Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Aset Desa se-Kabupaten Bone Bolango di Swiss-Belhotel Maleosan, Manado, Senin, 12 Oktober 2026.

Iwan membeberkan, penyesuaian kebijakan anggaran di tingkat nasional berdampak signifikan terhadap ruang fiskal desa. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Bone Bolango yang semula mencapai sekitar Rp127 miliar merosot menjadi Rp117 miliar pada 2025. Angka tersebut kembali anjlok drastis menjadi sekitar Rp43 miliar pada 2026, sebelum diproyeksikan naik tipis menjadi Rp47 miliar pada 2027.

Meski demikian, Iwan meminta jajaran aparat desa tidak berkecil hati. “Jangan kurangi layanan kita terhadap masyarakat hanya karena anggaran berkurang. Berapa pun anggaran yang ada, tugas dan tanggung jawab kita adalah melayani kepentingan rakyat,” kata Iwan.

Menurut Iwan, pergeseran postur anggaran daerah juga dipengaruhi oleh penyesuaian prioritas program nasional, salah satunya pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi tingkat desa berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari total 165 desa di Bone Bolango, sebanyak 48 desa tercatat siap dari segi ketersediaan lahan. Sementara itu, 27 unit gerai telah dibangun, dengan 17 gerai di antaranya siap beroperasi penuh dan tinggal menunggu pasokan produk.

Ia menekankan, pemerintah desa harus mampu menyelaraskan program prioritas nasional dengan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Di tengah defisit anggaran, optimalisasi potensi lokal dan inovasi ekonomi desa menjadi kunci bertahan.

Selain itu, Iwan menyoroti tingginya dinamika pergantian pejabat kepala desa. Ia mengingatkan agar pengelolaan aset dan keuangan desa tetap patuh pada regulasi, bukan bergantung pada kebiasaan atau preferensi individu pejabat baru.

“Kondisi ini menuntut kita untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memahami aturan main secara presisi. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, anggaran yang terbatas tetap bisa memberi dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.