Anggaran Terbatas, Pemkab Bone Bolango Tetap Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

KOMPARASI.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, memastikan layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas meski ruang fiskal daerah terbatas.

Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustapa mengatakan pemerintah daerah tetap menjalankan belanja wajib atau mandatory spending sekaligus mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang dinilai mendesak.

Hal itu disampaikan Iwan saat menerima kunjungan kerja Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) II di Onato Cafe and Resto, Senin (29/6/2026).

“Belanja mandatory tetap berjalan. Termasuk kebutuhan mendesak seperti rehabilitasi ruang belajar yang terbakar di SDN 7 Bulango Utara. Alhamdulillah dua ruang sudah kami anggarkan,” ujar Iwan.

Dua ruang kelas SDN 7 Bulango Utara dianggarkan

Iwan mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membangun kembali dua dari empat ruang kelas SDN 7 Bulango Utara yang mengalami kebakaran.

Kondisi sekolah tersebut sebelumnya turut menjadi perhatian saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke Bone Bolango.

Menurut Iwan, penanganan fasilitas pendidikan yang rusak menjadi salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tetap harus dilakukan meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.

Antisipasi penonaktifan 17.000 peserta BPJS

Selain pendidikan, Pemkab Bone Bolango juga menyiapkan langkah untuk menjaga akses layanan kesehatan masyarakat.

Iwan mengatakan, pemerintah daerah telah mengantisipasi dampak penonaktifan sekitar 17.000 peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial.

Pembiayaan untuk mengantisipasi persoalan tersebut disiapkan melalui APBD.

“Persoalan BPJS kesehatan ini sudah kami antisipasi melalui APBD, meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah. Alhamdulillah kami juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Pemkab Bone Bolango menilai keberlanjutan akses layanan kesehatan perlu dijaga agar perubahan status kepesertaan tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

Minta dukungan DPRD untuk infrastruktur

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bone Bolango juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur kepada Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo Dapil II.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan penanganan sejumlah ruas jalan, termasuk jalan menuju Pinogu dan ruas Tapa-Bulango.

Iwan berharap dukungan DPRD Provinsi Gorontalo dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, keterbatasan APBD membuat pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan pemerintah provinsi dan DPRD untuk menangani program-program strategis yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.

DPRD sebut reses sebagai ruang memperjuangkan aspirasi

Perwakilan Tim Reses DPRD Provinsi Gorontalo Dapil II, Syamsir Djafar Kiayi, mengatakan kunjungan tersebut tidak dimaksudkan sekadar memenuhi agenda reses.

“Kami ingin reses ini tidak hanya menjadi formalitas. Karena itu kami lebih mengedepankan dialog dan diskusi untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan bersama,” kata Syamsir.

Ia menjelaskan, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil II berada di sejumlah komisi, mulai dari Komisi I, II, hingga III.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk mengawal aspirasi Bone Bolango dari berbagai bidang sesuai kewenangan masing-masing komisi.

Reses tersebut merupakan masa reses ketiga pada tahun sidang 2025–2026 dan dilaksanakan secara serentak di enam daerah pemilihan di Provinsi Gorontalo.

“Semoga sumbangsih kecil yang kami lakukan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bone Bolango,” pungkas Syamsir.