KOMPARASI.ID – Kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan VI (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato), Djoni Dalanggo, kali ini berlangsung berbeda.
Bertempat di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi seperti biasanya, melainkan lebih banyak meminta penjelasan mengenai program pemerintah serta jenis aspirasi yang dapat didanai melalui pemerintah provinsi maupun lewat pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Masyarakat mulai kritis dan ingin tahu lebih dulu sebelum menyusun proposal. Mereka tidak ingin usulan hanya berhenti di atas kertas karena tidak sesuai mekanisme anggaran,” ujar Djoni.
Menanggapi hal itu, Djoni menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang bisa dibiayai harus sesuai regulasi. Terutama, program tersebut diperuntukkan bagi warga yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia menekankan pentingnya data penerima yang akurat agar program bantuan tepat sasaran.
“Kalau sudah masuk DTKS, itu sudah separuh jalan untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Selebihnya tinggal kita perjuangkan melalui lembaga,” jelas Djoni.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kesejahteraan Rakyat (IPTEK dan Kesra), Djoni menegaskan bahwa banyak program bantuan sosial, pendidikan, dan keagamaan dapat ia dorong lewat dana aspirasi.
Pada hari keenam reses masa persidangan ketiga tahun 2024–2025, Djoni menyampaikan bahwa sebagian dana pokirnya telah diarahkan ke majelis taklim sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat.
Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada warga yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlindungan dasar bagi pekerja informal maupun warga yang belum tercover jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk diutamakan.
“Kita bantu warga pengguna baru yang belum punya BPJS Ketenagakerjaan, karena itu penting sebagai bentuk perlindungan dasar,” ujarnya.
Kegiatan reses ditutup dengan diskusi aktif antara Djoni dan masyarakat. Warga kini lebih memahami arah pembangunan serta mekanisme penyusunan aspirasi yang benar.
Djoni berharap partisipasi masyarakat akan memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam membangun daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
