KOMPARASI.ID – Lonjakan harga bahan pokok kembali berulang. Beras, minyak goreng, gula, hingga cabai merangkak naik di sejumlah daerah. Bagi sebagian kalangan, ini mungkin siklus tahunan.
Namun bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kenaikan tersebut adalah tekanan nyata yang langsung terasa di dapur.
Di tengah situasi itu, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melihat persoalan lebih dalam dari sekadar faktor musiman.
Mereka menilai gejolak harga mencerminkan problem struktural dalam tata kelola pangan nasional.
Ketua DPP Bidang Perindustrian dan Perdagangan GMNI, Aulia Izqa Djafar, menyebut pola kenaikan harga yang berulang menunjukkan adanya kegagalan sistemik.
“Ini bukan sekadar fluktuasi harga biasa. Setiap tahun rakyat dihadapkan pada persoalan yang sama harga naik, pemerintah bereaksi lambat, lalu solusi yang ditawarkan bersifat sementara. Ini menunjukkan ada kegagalan sistemik dalam pengelolaan pangan,” tegas Aulia dalam pernyataannya, Senin (24/2/2026).
Menurutnya, penjelasan pemerintah yang kerap mengaitkan lonjakan harga dengan cuaca, hari besar keagamaan, atau gangguan distribusi, hanya menyentuh permukaan masalah.
Akar persoalan, kata dia, terletak pada rapuhnya sistem distribusi, lemahnya pengawasan terhadap praktik penimbunan, serta dugaan adanya permainan spekulan di tingkat distributor.
Di titik ini, GMNI mempertanyakan posisi negara. Apakah negara hadir sebagai pengendali komoditas strategis, atau justru membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa kontrol memadai?
“Negara tidak boleh tunduk pada kartel dan mafia pangan. Jika harga bisa melonjak drastis dalam waktu singkat, artinya ada yang tidak beres dalam pengawasan. Pemerintah harus berani membuka data stok nasional secara transparan dan menindak tegas pelaku penimbunan,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada ketergantungan impor sejumlah komoditas. Dalam pandangan GMNI, ketergantungan tersebut membuat harga domestik mudah terpapar gejolak global dan pelemahan nilai tukar.
“Ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas fondasi impor. Kita punya sumber daya, punya petani, tapi kebijakan industrialisasi pangan tidak konsisten. Akibatnya, setiap terjadi gangguan kecil, harga langsung melonjak,” kata Aulia.
Sebagai langkah konkret, DPP GMNI Bidang Perindustrian dan Perdagangan mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi pangan nasional, mengevaluasi peran BUMN pangan agar benar-benar berfungsi sebagai stabilisator harga, menindak tegas praktik kartel dan spekulasi, serta menyusun peta jalan kemandirian pangan berbasis produksi dalam negeri.
Bagi GMNI, kenaikan harga bahan pokok bukan sekadar persoalan ekonomi makro. Di dalamnya ada dimensi keadilan sosial.
Ketika harga beras dan kebutuhan pokok melambung, kelompok paling rentan buruh, petani kecil, nelayan, hingga masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak pertama yang menanggung dampaknya.
“Jika negara tidak mampu menjamin stabilitas harga pangan, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat. Pemerintah harus berhenti dengan kebijakan reaktif dan mulai membangun sistem yang kuat, transparan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
GMNI memastikan akan terus mengawal kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan.
Bagi mereka, stabilitas harga pangan semestinya bukan agenda musiman yang ramai saat krisis, melainkan komitmen jangka panjang yang dibangun di atas sistem yang kokoh dan keberpihakan pada rakyat.