KOMPARASI.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo yang diperluas di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (15/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan jajaran perangkat daerah. Forum ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Salah satu agenda utama yang dibahas yakni kesiapan Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu Pertambangan. Pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam pengawasan serta penindakan aktivitas pertambangan, khususnya tambang ilegal yang dinilai merugikan daerah, merusak lingkungan, dan berpotensi memicu konflik sosial.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Mohamad Thomas Mopili, menekankan pentingnya dukungan regulasi yang kuat, kejelasan kewenangan, serta penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
“Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi semua pihak,” ujarnya.
Selain isu pertambangan, rapat juga membahas persoalan lahan di Bandara Djalaluddin. Bandara tersebut dinilai sebagai infrastruktur strategis yang memiliki peran vital dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Idrus mendorong agar persoalan lahan dapat diselesaikan secara komprehensif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta kepentingan pembangunan jangka panjang daerah.
Menurutnya, forum Forkopimda diperluas juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.
Melalui kehadirannya, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dalam mendukung penegakan hukum, penyelesaian persoalan strategis, serta percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo.